Type to search

Suara Pembaca

Masih Jauh Harapan PKWT Berubah Menjadi PKWTT

Share
Foto (Sugeng Barkah).

Foto (Sugeng Barkah).

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2014, harapan atau bahkan mimpi para pekerja/buruh yang hubungan kerjanya masih PKWT berubah menjadi PKWTT akan masih tetap jauh dari harapan para pekerja/buruh.

Walaupun ada nota penetapan tertulis dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertimbangan hukum nomor 3.16 salah satu yang patut dicermati oleh para pekerja/buruh agar memahami bahwa apabila PPK memberikan nota penetapan perubahan status PKWT menjadi PKWTT, tidak akan serta merta harapan/mimpi para pekerja/buruh menjadi kenyataan dalam penetapan/putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dikarenakan Majelis Hakim PHI tetap akan merujuk pada ketentuan pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (UU 13/2003) yang tertulis sebagai berikut:

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), DAN ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
 Dan penjelasan pasal 59 ayat (7) menyatakan “Cukup jelas”.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1005. K/PDT.SUS/2010, terkait perselisihan status hubker apakah PKWT atau demi hukum menjadi PKWTT, terdapat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim MA sbb: “….lagi pula pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (7) adalah pelanggaran KUMULATIF terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (1) , (2) , (4) , (5) Undang-Undang No.13 Tahun 2003”.

Di sisi lain sesuai ketentuan dalam  UU 12 tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Lampiran II huruf C Angka 88 menyatakan sbb:
Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian KUMULATIF, ditambahkan kata DAN yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Angka 89 menyatakan sbb: Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata ATAU yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Pertanyaan sederhana yang mungkin akan berdampak sangat besar sesuai harapan rekan-rekan pekerja/buruh, khususnya yang hubungan kerjanya masih PKWT adalah sebagai berikut: Mengapa pihak pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT yang berkepentingan terhadap perubahan status hubungan kerjanya, tidak lebih fokus pada membuat rencana kerja dan mengerjakan rencananya, yakni mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi?

Andaikan ada pihak pekerja/buruh yang mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi pada pasal 59 ayat (7) terkait kata “DAN” menjadi “ATAU” unsur/rincian KUMULATIF menjadi ALTERNATIF yang akan berujung lebih mempermudah demi hukum PKWT berubah menjadi PKWTT.

Dengan demikian, apabila pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT berkeinginan berubah statusnya menjadi PKWTT dengan HANYA SALAH SATU ketentuan/ayat dalam pasal 59 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU 13/2003 yang TIDAK TERPENUHI oleh pihak perusahaan, maka sangat disarankan oleh penulis untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi pada pasal 59 ayat (7) terkait kata “DAN” menjadi “ATAU” unsur/rincian KUMULATIF menjadi ALTERNATIF yang akan berujung lebih mempermudah demi hukum PKWT berubah menjadi PKWTT.

Sugeng Barkah, Jakarta (0812846565xxx)

10 Comments

  1. Deddy Ary 23 November 2016

    Salam Hormat kpd Bpk. Sugeng Barkah.
    Mohon bantuan pencerahan dari Bpk, terkait dg masalah ketenagakerjaan yang menimpa kami.
    Kami adalah eks pekerja Bank BUMN dg jabatan Manajer di bagian kredit yg jenis pekerjaannya bersifat tetap & merupakan core business dibidang perbankan, yg mana wkt itu berstatus PKWT selama 1 th diperpanjang I untuk 1 th dan diperpanjang untuk kedua kali selama 1 bln.
    Sebagai upaya Bipartit, kami berkirim surat, akan tetapi tdk ada tanggapan. Sesuai anjuran dari Disnakertrans kami dipekerjakan kembali, akan tetapi anjuran tersebut tidak dilaksanakan oleh Manajemen perusahaan.
    Akhirnya kami mengajukan gugatan ke PHI. Dalam amar putusan PHI menolak gugatan kami karena sesuai putusan MK No. 7/PUU-XII/2014, dalam pengajuan gugatan kami tidak ada nota pengawasan PPK dan tidak ada Pengesahan dari Pengadilan Negeri.
    Padahal menurut penilaian & analisa kami pihak Manajemen telah melanggar smua ketentuan sesuai Pasal 59 ayat (7) UU No.13 thn.2003, yang mana sudah kami sampaikan pada memori kasasi ke MA yg masih belum mendapat putusan hingga saat ini.
    Mohon petunjuk & pencerahan Bpk. Sugeng Barkah, terkait dg masalah ketenagakerjaan yang telah menimpa kami. Atas pencerahannya, diucapkan terima kasih.

    Deddy

    Balas
    1. Barkah 4 Mei 2017

      Pak Deddy Ary,

      Mohon MAAF…late respond karena akun email saya sudah over limit, sehingga tidak ada notifikasi ke saya selama ini.

      Ada beberapa kondisi di “mata” Majelis Hakim MA, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan MK hanya bersifat Abstract (law in abstracto), sementara pertimbangan hukum MA dikategorikan law in concreto (konkrit).
      Kondisi tertentu, Majelis Hakim MA tidak mempertimbangkan adanya putusan MK seperti hal upah proses yg diperhitungkan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dan PHK alasan efisiensi yg harus dimaknai perusahaan tutup permanen. Kedua kondisi ini tidak dirujuk oleh Majelis Hakim MA.

      Terkait sifat dan jenis pekerjaan Manager di bagian kredit, apabila terbukti pekerjaan/jabatan tersebut sudah ada dan berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun, tentunya dikategorikan pekerjaan terus menerus.

      Yang perlu dipastikan adalah apakah memang benar telah tidak terpenuhi 5 (lima) ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 59 ayat (7) UU 13/2003.
      Perlu diingat bahwa dalam ketentuan pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 terdapat kata “DAN” yg maknanya adalah KUMULATIF. Jika hanya 4 (empat) ketentuan yg tidak terpenuhi, maka tidaklah serta merta hubker PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT.

      Menariknya adalah terdapat perbedaan pertimbangan hukum MA terkait ketentuan pasal 59 ayat (7) UU 13/2003. Saat ini, nampaknya kecenderungan pertimbangan hukum MA menganut faham ALTERNATIF. Jadi hanya salah satu aatau salah dua dari 5 ketentuan yang tidak terpenuhi, diputuskan demi hukum berubah dari PKWT menjadi PKWTT.

      BTW, boleh tahu nomor registrasi di MA? Terima kasih.

      Salam,
      Barkah

      1. Deddy Ary 5 September 2017

        Salam Hormat Bpk. Sugeng Barkah..

        Saya Deddy Ary, mohon maaf late respon, krn baru terima juga Surat Pemberitahuan Penerimaan dan Nomor Register Perkara Kasasi PHI dari MA.
        No.Reg. MA : 928 K/Pdt.Sus-PHI/2017

        Terima kasih.

        Deddy Ary

  2. Jono 2 Mei 2017

    Jangankan PKWT menjadi PKWTT, sekarang aja sudah ada PKWTT berubah menjadi PKWT.

    Balas
  3. Agustin 14 Juni 2017

    Salam hormat
    Saya salah seorang pegawai PKWT disebuah perusahaan yg suda bekerja kurang lebih selama 6 thn dan hanya menandatangani 3 kontrak kerja dimulai
    Saya bekerja, hingga pada thn ke 4 dan sampai sekarang saya belum mendapatkan kontrak kerja lg. Mohon petunjuk dan pencegahannya pak… terima kasih.

    Balas
    1. adminbo 30 Juni 2017

      Terima kasih atas komentarnya.

      Dalam UU 13/2003 dan Kepmenakertrans No. 100/2004, memang diatur mengenai hak pekerja atas salinan perjanjian kerja, namun akibat hukum dari pelanggaran tidak diberikannya salinan perjanjian kerja tidak dapat berakibat pada batalnya perjanjian kerja atau dapat dikatakan tidak adanya sanksi akibat hal tersebut.

  4. Indry 2 September 2017

    Sy seorang staff d sebuah hotel international d kota Sy, sdh 3 thn sy bekerja n pd saat Sy masuk thn K 4 sy d buatkan Kontrak Kerja pkwtt Dan d dlmnya trtera Bahwa Sy hrs melalui masa probation /percobaan lagi 3 bln sedang Sy sdh melalui masa probation /percobaan d Thn pertama Sy bekerja n d bln K 2 masa percobaan Sy kemarin untuk kontrak pkwtt Sy d putuskn tdk lulus percobaan, n Sy Di berhentikan secara sepihak Oleh pihak management hotel tersebut, Mohon bantuannnya…

    Balas
    1. adminbo 4 September 2017

      Terima kasih telah menjadi Pembaca buruhonline,
      Saudara dapat memberikan nomor kontak yang bisa kami hubungi melalui email kami di buruhonlinedotcom@gmail.com.

      1. Indry 5 September 2017

        Ada, Dari kontrak Awal sampai terakhir n d kintrak pertama jelas d tulis Bahwa Sy hrs melalui masa probation selama 3 bln

      2. Indry 5 September 2017

        Ya ada, mulai Awal kerja hingga terakhir

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *