Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
451

Mediasi di BNP2TKI Dikawal Kemlu, Perusahaan Tetap Alot Bayar Hak Korban

Beberapa saat sebelum mediasi, pihak PT, PWNI BHI, SPILN, dan Tim Advokat BNP2TKI berbincang seputar kasus ABK.
Beberapa saat sebelum mediasi, pihak PT, PWNI BHI, SPILN, dan Tim Advokat BNP2TKI berbincang seputar kasus ABK.
Beberapa saat sebelum mediasi, pihak PT, PWNI BHI, SPILN, dan Tim Advokat BNP2TKI berbincang seputar kasus ABK.

Jakarta | Sengketa sisa gaji yang tidak dibayar akibat dari pekerja yang minta pulang karena disebabkan perlakuan kasar dari kapten dan mandor di kapal, jam kerja yang overtime serta adanya pemalsuan dokumen buku pelaut yang mengarah kepada indikasi human trafficking, belum menemukan kesepakatan dalam proses mediasi kedua yang digelar di ruang Crisis Center Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jum’at (13/11) siang kemarin.

Difasilitasi oleh BNP2TKI, sebanyak sebelas Anak Buah Kapal (ABK) yang bermasalah, dipertemukan dengan pihak perusahaan PT. LPB selaku agen pengirim di ruang mediasi Crisis Center BNP2TKI, guna mencari titik temu atas perkara yang dialami para korban. Sebelumnya para korban sudah di mediasikan pada Senin (26/10), namun belum menemukan kesepakatan.

Para korban didampingi oleh Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), serta dikawal dan disaksikan oleh Subdit kawasan Afrika dan Amerika dari Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia (PWNI & BHI) Kementrian Luar Negeri (Kemlu), mediasi kedua digelar kembali di tempat yang sama. Dalam mediasi kedua tersebut, perwakilan perusahaan PT. LPB yang hadir, Edy Nova, menyatakan bahwa pihaknya tetap berpatokan pada Perjanjian Kerja (PK), bahwa jika ada ABK minta pulang sebelum menyelesaikan PK (selama dua tahun), maka biaya tiket kepulangan sebesar 800 dollar akan dibebankan kepada pihak ABK dipotong dari gajinya yang dijaminkan di PT. LPB.

Selain itu, kata Nova, uang gaji 100 dollar/bulan yang disimpan di perusahaan dapat diambil setelah ABK dinyatakan berakhir kerja dua tahun (sesuai Pasal 5 ayat (3) dalam PK tersebut). Kemudian, ada juga potongan biaya penempatan sebesar 600 dollar. Terkait gaji 50 dollar/bulan yang dijanjikan diterima di atas kapal ketika kapal sandar, Nova menyatakan itu tidak musti diterima dalam bentuk uang. Terkadang dalam bentuk kasbon rokok, susu, dan mie instan dan lain-lain, terangnya dalam mediasi kedua yang digelar sejak pukul 10 pagi tersebut.

Menanggapi pernyataan tersebut, SPILN selaku kuasa pendamping para ABK menyatakan, jika biaya penempatan dan tiket kepulangan kita masih bisa memahami fungsi dan penjelasannya sesuai dengan keterangan pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tertuang dalam PK tersebut. Namun untuk yang 100 dollar/bulan. itu tidak dijelaskan fungsi dan tujuannya. Apakah itu sebagai jaminan atau simpanan atau apa?, jika itu simpanan, kenapa tidak bisa diambil ketika si ABK pulang meski tidak selesai kontrak, dasarnya apa?, tegas Bambang Suherman, salah satu pendamping dari SPILN.

Lanjut, Bambang, jika pihak PT. LPB tetap bersikukuh pada PK, dirinya berencana akan mendatangi Syahbandar, Kementrian Perhubungan, untuk mengklarifikasi keabsahan PK tersebut. “Dalam PK tersebut kan ada tandatangan dari Dephub, jika itu benar kita akan pertanyakan fungsi dari Pasal 5 ayat (3) dalam PK tersebut untuk apa, karena itu dianggap tidak masuk logika. Masa pekerja kerja 13 bulan, disana diperlakukan tidak layak minta pulang tidak dapat gaji malah berhutang pada PT?,” ungkapnya.

Sementara dari pihak PMNI & BHI Kemlu yang ikut diminta hadir oleh para ABK menyatakan, bahwa kasus ABK sangat kompleks. Salah satunya mengenai hak gaji dan kekerasan fisik, dari segi kemanusian, para ABK tersebut meminta pulang karena disebabkan oleh perlakuan-perlakuan kasar dari kapten dan mandor kapal, jam kerja overtime, serta minimnya perlindungan. Seharusnya ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan agar bisa memberikan hak daripada si ABK secara adil, jika pihak perusahaan rugi karena si ABK tidak finis kontrak, maka si ABK pun rugi karena mereka diperlakukan tidak layak. Seharusnya dicari win win solution, agar kerugian tidak berat sebelah, papar Rahmat, subdit kawasan Afrika PWNI & BHI Kemlu.

Untuk diketahui, kasus tersebut terbagi menjadi dua, yakni 8 orang ditempatkan di atas kapal Longxing 621, Lingxing 626, dan Lingxing 627 di perairan Cape Town, Afrika Selatan dan 3 orang ditempatkan pada kapal MV. Relience di perairan Trinidad and Tobago. Masa kerja mereka diantaranya ada yang 13 bulan hingga 19 bulan. Mediasi ketiga (terakhir) dijadwalkan akan digelar di BNP2TKI, pada hari Kamis (19/11) yang akan datang. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of