Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
422

Menaker : Pengawas Ketenagakerjaan Harus Mengembalikan Marwah Dan Kewibawaan Pengawasan

M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan. (foto: surabaya.bisnis.com)
M. Hanif Dhakiri foto: surabaya.bisnis.com
M. Hanif Dhakiri
foto: surabaya.bisnis.com

Jakarta | Sekarang tugas utama pengawas ketenagakerjaan adalah bagaimana mengembalikan marwah dan kewibawaan pengawasan. Bahasa kongkritnya adalah bagaimana kalau pengawas memanggil orang, ada rasa takut bagi orang yang dipanggil. Begitulah ungkapan Menaker, M. Hanif Dhakiri, dalam acara ‘Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan’ dengan tema “Implementasi Ketenagakerjaan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014”, yang digelar selama empat hari (24-27 November 2015) di Jakarta.

Ia meminta para pengawas ketenagakerjaan lebih bersungguh-sungguh dan serius dalam menjalankan tugasnya, serta mampu menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.

Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan yang dihadiri sekitar 700 pengawas dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ini dibuka pada Selasa malam (24/11) oleh Sekertaris Jendral Kementrian Ketenagakerjaan Abdul Wahab Bangkona. Di sana hadir juga Dirjen PPK dan K3 Mudji Handaya serta Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Khairul Anwar.

Menaker mengatakan para pengawas ketenagakerjaan harus kreatif dalam membuat terobosan, inovasi, dan menjunjung tinggi kredibilitas saat melakukan tugas pengawasan ketenagakerjaan. Dengan cara itulah, diharapkan masyarakat bisa merasakan sendiri kehadiran nyata dari pengawas ketenagakerjaan.

“Kewibawaan bisa muncul karena dua hal, yaitu integritas dan profesionalisme. Pengawas juga harus lebih memperhatikan norma-norma ketenagakerjaan untuk ditegakan secara adil dan konsekwen. Sebab masih banyak norma ketenagakerjaan yang belum dijalankan, misalkan di sektor maritim, perkebunan dan pertanian,” ungkap Hanif.

Ia juga meminta Pengawas Ketenagakerjaan bekerja secara independen. Pengawas juga harus tahu bagaimana cara bekerja yang baik dan benar serta memberikan pelayanan terbaik. “Kalau integritas dan profesionalisme tidak ada, maka kerja pengawas tidak akan pernah efektif. Pertanyaannya adalah bagaimana kita serius membangun kewibawaan pengawas?” kata dia.

Kemenaker mencatat akhir 2014 jumlah pengawas ketenagakerjaan 1.776 orang untuk mengawasi 265.209 perusahaan. Idealnya dibutuhkan 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga masih ada kekurangan 2.676 orang pengawas. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 155 kabupaten/kota belum memiliki pengawas ketenagakerjaan.

Terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga pengawasan tersebut, Menteri Hanif meminta agar pengawas di daerah mengembangkan pengawasan berbasis komunitas dengan cara melibatkan masyarakat untuk bisa menjadi telinga dan mata bagi pengawas itu sendiri. Dengan cara itulah diharapkan semua pihak akan bisa terlibat dengan baik sehingga tercapai tujuan pengawasan untuk memberikan pelayanan terbaik.

Hanif juga mengatakan, bahwa pengawas harus bisa memberikan perhatian serius dengan norma-norma ketenagakerjaan yang selama ini menjadi perhatian pekerja yaitu upah, pesangon, dan outsourcing. “Saya meminta agar pengawas bisa menjadi garda terdepan dalam hukum ketenagakerjaan,” ungkapnya. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of