Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.427

Meski Dikabulkan, Putusan MK dan Permohonan Buruh Tidak Sama

Gedung Mahkamah Konstitusi.
Gedung Mahkamah Konstitusi.

Jakarta | Setelah hampir dua tahun, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan pengujian sepanjang frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Amar putusan, mengadili, menyatakan mengabulkan permohanan para Pemohon,” ucap Ketua MK Arief Hidayat di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (4/11) siang tadi. Permohonan yang diregister dengan perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 tersebut, diajukan oleh 8 (delapan) orang pekerja, yaitu M. Komarudin, Agus Humaedi Abdillah, Wahidin, Rian Andriansyah, Nurman Shaleh, Siti Nurhasanah, Anwarudin dan Tina Fajriah.

Menurut Mahkamah, dalam rangka pelaksanaan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan, pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat mengeluarkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis. Meskipun sama-sama dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, antara nota pemeriksaan dengan nota penetapan memiliki perbedaan yang signifikan. Nota pemeriksaan berisi hal-hal yang menyangkut hasil pemeriksaan yang bersifat anjuran dan tidak memiliki sifat eksekutorial. Sedangkan penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum.

Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat : (1) telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan (2) telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah, sedikit berbeda dengan tuntutan para buruh. Dalam permohonan yang didaftarkan pada 8 Januari 2014 silam tersebut, Mahkamah diminta untuk menyatakan frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk meminta pelaksanaan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan ke Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat, apabila perusahaan pemberi pekerjaan telah nyata-nyata tidak mengubah status hubungan kerja pekerja/buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Mahkamah dalam amar putusannya hanya menyatakan, pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan yang diterbitkan pegawai pengawas ketenagakerjaan ke Pengadilan Negeri. Padahal menurut para Pemohon, pembentuk undang-undang hanya mengatur tata cara penyelesaian penyimpangan norma, tetapi tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan (eksekusi) atas nota pemeriksaan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan. Untuk itu, seharusnya pelaksanaan nota tersebut dapat dimintakan pelaksanaannya ke Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat, tulis M. Komarudin dalam kesimpulannya tertanggal 11 April 2014.

Untuk diketahui, putusan Mahkamah tersebut, hampir serupa dengan praktek pada pengadilan agama selama ini, yaitu apabila terjadi perkawinan dibawah tangan, maka perkawinan tersebut dapat dimohonkan pengesahan (itsbat) nikah ke pengadilan agama setempat, untuk mendapatkan identitas hukum, seperti akta nikah, akta kelahiran, dan akta cerai. (***Hz)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Mohon ijin menyampaikan pendapat, khusus pada ketentuan pasal 59 ayat (7) UU 13/2003. Pertimbangan hukum Majelis Hakim MK yang tertuang dalam Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014: Pegawai pengawas ketenagakerjaan (PPK) berwenang menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), DAN ayat (6) UU 13/2003. Penetapan tertulis dari pegawai pengawas ketenagakerjaan (PPK) bersifat konkret, individual, dan FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh PPK (HANYA) DIHARUSKAN DIANGGAP BENAR SEBELUM DIBUKTIKAN SEBALIKNYA (baca: SALAH) dan dibatalkan, sehingga Penetapan tertulis dari PPK DAPAT TIDAK… Read more »