ad
Rabu, 17 Januari 2018

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Barkah

    Mohon ijin menyampaikan pendapat, khusus pada ketentuan pasal 59 ayat (7) UU 13/2003.

    Pertimbangan hukum Majelis Hakim MK yang tertuang dalam Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014:

    Pegawai pengawas ketenagakerjaan (PPK) berwenang menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), DAN ayat (6) UU 13/2003.
    Penetapan tertulis dari pegawai pengawas ketenagakerjaan (PPK) bersifat konkret, individual, dan FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
    Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh PPK (HANYA) DIHARUSKAN DIANGGAP BENAR SEBELUM DIBUKTIKAN SEBALIKNYA (baca: SALAH) dan dibatalkan, sehingga Penetapan tertulis dari PPK DAPAT TIDAK DIPATUHI/DIJALANKAN oleh pengusaha.

    Oleh karenanya, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan KEPASTIAN HUKUM status hubungan kerja pekerja/buruh, serta untuk tetap menjaga hubungan industrial yang kondusif, dan agar penerbitan penetapan tertulis dimaksud tidak menjadi sia-sia, maka SEHARUSNYA PELAKSANAAN penetapan tertulis tersebut DAPAT DIMINTAKAN pelaksanaannya ke Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

    3.17.
    Ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perubahan status, yaitu, dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
    Perubahan status tersebut baru dapat terjadi apabila persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 13/2003 TIDAK TERPENUHI.

    [3.12.4] Menimbang bahwa dalam konteks perkara a quo, frasa “demi hukum” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 BERKAITAN dengan SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM PERUBAHAN status dari PKWT menjadi PKWTT. Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut justru merupakan jaminan kepastian hukum yang adil bagi para pihak dalam hubungan kerja dimaksud.”

    Saya memaknainya bahwa Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 ini TIDAK SERTA MERTA seperti outcome rekan yang hubkernya PKWT berkeinginan secara demi hukum hubkernya berubah menjadi PKWTT, dikarenakan permohonan PUU-nya tidak concern pada kata “DAN” yang ada dalam ketentuan pasal 59 ayat (7) UU 13/2003.

    Pertanyaan besarnya adalah…….mengapa pemohon PUU lebih fokus pada frasa “demi hukum” dan tidak fokus pada kata “dan” dalam pasal 59 ayat (7) UU 13/2003?

    Demikian dan terima kasih. Terbuka untuk dikoreksi.

    Salam,
    Barkah

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2014-2017 PT. Fidzkarana Cipta Media All Rights Reserved buruh-online.com