Type to search

Sekitar Kita

Meski Pengusaha Melawan, Buruh Yakin Hanya Perjuangkan Hak Konstitusional

Share
ilustrasi

ilustrasi

Jakarta | Walaupun kalangan pengusaha mulai gerah dengan sikap buruh yang akan menghentikan aktivitas produksi, buruh tetap yakin hanya perjuangkan hak konstitusional.

Bila aksi buruh yang berlangsung 24-27 November mendatang merugikan aktivitas perusahaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengancam pihaknya tidak segan-segan melakukan tuntutan pidana maupun perdata.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, yang menyatakan bahwa pihaknya telah menghimbau perusahaan anggotanya untuk tidak mengizinkan karyawan atau buruh untuk mendukung kegiatan yang akan melumpuhkan perusahaan.

Tindakan tegas ini menurut Hariyadi akan dilakukan lantaran selama ini pengusaha sudah banyak dirugikan. “Kami jadi bulan-bulanan. Di satu titik cukup tidak dapat ditolerir. Masih saja tega (buruh) melakukan ini (demo upah) di tengah situasi saat ini”. ujarnya.

Sektor industri sebenarnya tidak boleh terpotong produksinya. Pasalnya, dengan pelaksanaan mogok kerja yang sering dilakukan oleh buruh mengakibatkan produktivitas industri tidak optimal. Walhasil, pengusaha menjadi pihak yang dirugikan. Besaran beban pengusaha di sektor ketenagakerjaan dapat mencapai 43,74%-45% dari upah pekerja, ungkap Hariyadi, Jumat (20/11/2015).

Namun di sisi lain, hal itu dibantah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Ia mengatakan, aksi mogok nasional yang akan dilakukan itu hanya menyerukan tiga tuntutan utama.

Pertama, PP No 78/2015 tentang Pengupahan melanggar konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup layak, untuk itu instrumen utama yang harus digunakan dalam pengupahan adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sementara dalam PP 78/2015 instrumen tersebut dipangkas.

Kedua, PP pengupahan menghilangkan hak berunding serikat buruh sehingga melangar konvensi ILO tentang hak berunding.

Ketiga, beleid itu juga melanggar UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mewajibkan perwakilan buruh (serikat pekerja) ikut serta dalam berunding, termasuk berunding dalam penentuan upah minimum.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsostek Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Hayani Rumondang mengatakan, pihaknya menghargai aksi yang dilakukan oleh buruh sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Meski demikian, diharapkan dalam pelaksanaan aksi mogok nasional tersebut dilakukan dengan santun dan tidak mengganggu kepentingan umum. “Kami juga terus melakukan sosialisasi ke daerah-daerah”, ujar Hayani. (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *