Senin, 26 Agustus 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
9.117

PHI: Mutasi Harus Sejalan Dengan Pasal 32 UU Ketenagakerjaan

Ilustrasi.

Surabaya | PT Tossa Nusantara Motor dalam melakukan mutasi (pemindahan bagian kerja) diharuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, untuk mengikuti ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan, Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

Demikian dinyatakan oleh Hakim Tugiyanto selaku Ketua Majelis Hakim pada PHI Surabaya, Senin (28/9/2015) lalu, yang ditegaskan dalam halaman 23 Putusan Nomor 75/G/2015/PHI.Sby. Ia berkesimpulan, bahwa mutasi tidak seharusnya hanya mempertimbangkan kebutuhan perusahaan, tetapi juga kemampuan atau kecakapan dari Soegito, dkk (3 orang) selaku pekerja.

Selain itu, Hakim Tugiyanto juga menganggap keputusan mutasi tanggal 3 Februari 2015 tidak berdasarkan pada peraturan perusahaan yang masih berlaku dan bersifat mendadak, karena harus dijalankan pada hari berikutnya, yaitu tanggal 4 Februari 2015. Keputusan mutasi tersebut tidak memberikan kesempatan waktu bagi para pekerja, apakah bersedia atau tidak. “Maka dari itu, oleh karena dalil-dalil dari Tergugat terkait dengan mutasi tidak terbukti dan syarat-syarat terkait dengan mutasi tidak terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan dan menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dalam perkara ini, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” tuturnya.

Terhadap pertimbangan tersebut, oleh karena PT Tossa telah terlebih dahulu menyatakan putus hubungan kerja dengan Soegito, dkk, maka PHI Surabaya menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang beralamat di Jl. Kenjeran, No. 278A, 3-5, Ruko Kenjeran Palace, Kota Surabaya itu, adalah pemutusan hubungan kerja karena efisiensi, dan wajib memberikan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU Ketenagakerjaan. (***Ys)

7
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Yosep Martinzen sitorusadminboBSparmin.sitorus Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dear RR,

IMHO,
Janggal rujukan Majelis Hakim PHI.

Jika membaca pasal 32 UU 13/2003 secara utuh termasuk penjelasannya, maka beda peruntukkan bagi pekerja yang dimutasi.
Ketentuan pasal 32 untuk lembaga yg dibentuk pemerintah dalam rangka pemerataan penempatan bagi PENCARI KERJA.

Alasan PHK karena efisiensi, padahal sudah ada putusan MK yg dalam amar putusannya terkait kata “efisiensi” dalam ketentuan pasal 164 ayat (2) HARUS dimaknai sebagai TUTUP PERMANEN.

Apakah PT. Tossa Nusantara Motor telah tutup permanen?

Semoga bermanfaat.

Demikian dan terima kasih.

Salam,
Barkah

zen sitorus
Guest

Sekedar nimbrung bertukar pikiran. Penempatan tenaga kerja pd psl 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berlaku umum, baik terhadap penempatan tenaga kerja di sebuah perusahaan/instansi swasta maupun pd perusahaan/instansi pemerintah.

parmin.sitorus
Guest
parmin.sitorus

misalkan: jika perusahaan tidak membayar uang phk kepada karyawan yg sudah di phk,sama uang penghargaan masa kerja. Apakah perusahaan itu dapat di tuntut/dilaporkan ke lembaga ketenaga kerja…?
tolong saran nya pak….

BS
Guest
BS

Selamat pagi, Secara lisan sy diberitahu atasan akan dimutasi ke kota lain dgn tanggung jawab baru. Sy jawab sepanjang ada kejelasan ttg tunjangan penempatan gak masalah krn secara ekonomi gaji saya pas”an utk kebutuhan satu bulan. Dia jawab silahkan bicara dgn atasan baru. (Pembicaran via phone tdk lebih dr 3 mnt) Saat tanyakan ke atasan baru (secara struktur dia dibawah atasan lama) perihal tunjangan sesuai aturan perusahaan tunjangan diberikan sekali setelah 3 bln. (Menginjak tahun ke-5 sy bekerja belum pernah mendapatkan yg namanya peraturan perusahaan. Yg ada hanya internal memo) Sy sampaikan bahwa keuangan sy tdk mendukung utk biaya kos,… Read more »

Yosep Martin
Guest
Yosep Martin

Kepada rekan-rekan HR, mohon pendapatnya terkait upah minimum. Apabila karyawan pindah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya yang memiliki upah minimum lebih rendah apakah boleh upah diturunkan sesuai upah minimum daerah tempat baru karyawan tsb ditempatkan. Dan apabila tidak boleh, pada saat kenaikan UMR tahun berikutnya, karyawan tersebut mendapat kenaikan berdasarkan upah minimum daerah asal atau sesuai penempatan dia yg terakhir?