Type to search

BERITA UTAMA

PHI: Mutasi Harus Sejalan Dengan Pasal 32 UU Ketenagakerjaan

Share

Surabaya | PT Tossa Nusantara Motor dalam melakukan mutasi (pemindahan bagian kerja) diharuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, untuk mengikuti ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan, Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

Demikian dinyatakan oleh Hakim Tugiyanto selaku Ketua Majelis Hakim pada PHI Surabaya, Senin (28/9/2015) lalu, yang ditegaskan dalam halaman 23 Putusan Nomor 75/G/2015/PHI.Sby. Ia berkesimpulan, bahwa mutasi tidak seharusnya hanya mempertimbangkan kebutuhan perusahaan, tetapi juga kemampuan atau kecakapan dari Soegito, dkk (3 orang) selaku pekerja.

Selain itu, Hakim Tugiyanto juga menganggap keputusan mutasi tanggal 3 Februari 2015 tidak berdasarkan pada peraturan perusahaan yang masih berlaku dan bersifat mendadak, karena harus dijalankan pada hari berikutnya, yaitu tanggal 4 Februari 2015. Keputusan mutasi tersebut tidak memberikan kesempatan waktu bagi para pekerja, apakah bersedia atau tidak. “Maka dari itu, oleh karena dalil-dalil dari Tergugat terkait dengan mutasi tidak terbukti dan syarat-syarat terkait dengan mutasi tidak terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan dan menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dalam perkara ini, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” tuturnya.

Terhadap pertimbangan tersebut, oleh karena PT Tossa telah terlebih dahulu menyatakan putus hubungan kerja dengan Soegito, dkk, maka PHI Surabaya menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang beralamat di Jl. Kenjeran, No. 278A, 3-5, Ruko Kenjeran Palace, Kota Surabaya itu, adalah pemutusan hubungan kerja karena efisiensi, dan wajib memberikan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU Ketenagakerjaan. (***Ys)

5 Comments

  1. Barkah 12 November 2015

    Dear RR,

    IMHO,
    Janggal rujukan Majelis Hakim PHI.

    Jika membaca pasal 32 UU 13/2003 secara utuh termasuk penjelasannya, maka beda peruntukkan bagi pekerja yang dimutasi.
    Ketentuan pasal 32 untuk lembaga yg dibentuk pemerintah dalam rangka pemerataan penempatan bagi PENCARI KERJA.

    Alasan PHK karena efisiensi, padahal sudah ada putusan MK yg dalam amar putusannya terkait kata “efisiensi” dalam ketentuan pasal 164 ayat (2) HARUS dimaknai sebagai TUTUP PERMANEN.

    Apakah PT. Tossa Nusantara Motor telah tutup permanen?

    Semoga bermanfaat.

    Demikian dan terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas
  2. parmin.sitorus 9 Agustus 2017

    misalkan: jika perusahaan tidak membayar uang phk kepada karyawan yg sudah di phk,sama uang penghargaan masa kerja. Apakah perusahaan itu dapat di tuntut/dilaporkan ke lembaga ketenaga kerja…?
    tolong saran nya pak….

    Balas
    1. adminbo 10 Agustus 2017

      Terima kasih atas perhatiannya kepada kami.
      Untuk menjawab pertanyaan Saudara, mungkin link dibawah ini dapat bermanfaat.
      http://buruh-online.com/new/2016/10/begini-cara-buruh-paksa-pengusaha-yang-tak-mau-jalankan-putusan-phi.html

  3. BS 12 Agustus 2017

    Selamat pagi,

    Secara lisan sy diberitahu atasan akan dimutasi ke kota lain dgn tanggung jawab baru. Sy jawab sepanjang ada kejelasan ttg tunjangan penempatan gak masalah krn secara ekonomi gaji saya pas”an utk kebutuhan satu bulan. Dia jawab silahkan bicara dgn atasan baru. (Pembicaran via phone tdk lebih dr 3 mnt)
    Saat tanyakan ke atasan baru (secara struktur dia dibawah atasan lama) perihal tunjangan sesuai aturan perusahaan tunjangan diberikan sekali setelah 3 bln. (Menginjak tahun ke-5 sy bekerja belum pernah mendapatkan yg namanya peraturan perusahaan. Yg ada hanya internal memo) Sy sampaikan bahwa keuangan sy tdk mendukung utk biaya kos, beli barang” penunjang, membagi uang makan dengan keluarga. Jd sy perlu kebijaksanaan persh utk memberikan tunjangan diawal/tiap bulan dan kota penempatan dekat dgn kerabat/saudara krn pertimbangan kesehatan. Saya menderita ambeien dan maag yg mengganggu. Sy jg sampaikan keinginan utk tetap di kota asal. (Tdk dimutasi) Jk mutasi ttp dipaksakan, menurut sy persh sengaja membuat sy berhenti bekerja. Ini sdh terjadi pd beberapa teman. Beberapa dgn alasan performance. Mereka dipaksa mengundurkan diri dgn tujuan memberikan pesangon yg lebih kecil.
    Sy sampaikan jg sebaiknya persh fair jk ingin memberhentikan sy hrs sesuai ketentuan. Nyata telah terjadi efisiensi. Jumlah karyawan hampir 50% berkurang. Tunjangan perjalanan dinas, biaya hotel, biaya penerbangan semua diturunkan. Tunjangan transportasi terlambat bahkan pernah 2 bln telat. Penggantian biaya pengobatan 3 bln blm cair.
    Setelah itu HR GA menghubungi saya dan menawarkan 5 kali gaji tp dgn bahasa bukan sbg pesangon. Sy menolak, krn semestinya perhitungannya mengacu pd ketentuan ttg efisiensi. (Beberapa karyawan dgn jabatan tinggi mendapatkan pesangon 2 kali ketentuan ps 156(2) 1 kali ketentuan ps 156(3) dan 1 kali ketentuan ps 156(4) ) sy dipaksa HR GA utk menawar tp sy sampaikan bahwa sy msh ingin bekerja dan tetap di kota asal.
    Beberapa hari kemudian keluar struktur organisasi yg baru dan sy tetap dimutasi ke kota lain. Masa berlakunya hanya disebutkan per bulan berjalan tanpa tanggal.
    Mohon pencerahannya:
    1. Apakah jk sy menolak mutasi, sy akan dianggap mangkir kerja dan secara otomatis dianggap mengundurkan diri.
    2. Apakah sy berhak mendapat pesangon 2 kali ketentuan ps 156(2) dan 1 kali ketentuan ps 156(3) dan ps 156(4) dan bagaimana caranya?
    3. Apakah mutasi tsb sesuai ps 32 UU no 13 th 2003?
    4. Jika persh memaksa sy ttd pernyataan jika kinerja sy tidak mencapai target/KPI maka bersedia mengundurkan diri, apa yg mesti sy lakukan?
    5. Sebagian besar karyawan yg diberhentikan selalu disuruh membuat surat pengunduran diri. Apakah dalam hal ini persh telah melanggar UU?

    Terima kasih

    Balas
    1. adminbo 14 Agustus 2017

      Terima kasih telah menjadi Pembaca buruhonline.

      Untuk mendapatkan bantuan selanjutnya, Anda dapat menghubungi kami melalui e-mail.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *