ad
Jumat, 15 Juni 2018

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Barkah

    Dear RR,

    Saya kutip dari postingan ini:

    Majelis Hakim pada PHI Bandung, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, pemberlakuannya adalah manakala sebuah perusahaan tutup permanen atau tutup tidak untuk sementara waktu.

    Copy and paste amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011:

    Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) BERTENTANGAN dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 SEPANJANG frasa “perusahaan tutup” TIDAK DIMAKNAI “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;

    Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “perusahaan tutup” TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”

    Nampak bahwa yg ditafsirkan Majelis Hakim PHI tidak sama dengan yang tertulis dalam amar putusan MK dimaksud.
    Apabila mencermati pertimbangan hukum Majelis MK, SEHARUSNYA Majelis Hakim PHI Bandung TIDAK MEMUTUS hubungan kerja DAN menghukum perusahaan HANYA membayar uang pesangon sejumlah 1 (SATU) kali ketentuan padal 156 ayat (2), UPMK dan UPH.

    Semoga Pekerja (Tergugat) mulai mempersiapkan memori Kasasi.

    Bagaimana pendapat rekan lain?

    Salam,
    Barkah

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2014-2017 PT. Fidzkarana Cipta Media All Rights Reserved buruh-online.com