Sabtu, 19 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
3.718

PHK Berdalih Reorganisasi dan Efisiensi, Perbuatan Melawan Hukum

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Hubungan kerja pada awalnya merupakan hubungan hukum dalam hukum privat, karena hanya menyangkut hubungan hukum antar perorangan, yaitu antara pengusaha dengan pekerja. Namun, dalam perkembangannya ternyata hubungan hukum tersebut membutuhkan campur tangan pemerintah. Hal ini disebabkan karena tujuan hukum ketenagakerjaan ternyata sesuai/sejalan dengan tujuan negara dan menyangkut kepentingan khalayak banyak. Untuk itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada buruh/pekerja dan pengusaha baik dari segi regulasi atau pelaksanaan teknis hubungan tenaga kerja di lapangan. Namun, dalam hubungan industrial ini, dalam perkembangannya selama ini seperti terdapat hukum alam hubungan buruh-pengusaha yang kerap menimbulkan konflik berkepanjangan dan menjadi polemik tanah air.

Seperti kasus-kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terjadi kerap membuat kita miris, karena PHK sepihak masih mendominasi permasalahan utama dalam ketenagakerjaan Indonesia. PHK dengan alasan efisiensi seperti pemberian hak-hak pekerja/buruh sebagai kompensasi merupakan Pemutusan Hubungan Kerja yang kerap menimbulkan masalah. Permasalahannya adalah perusahaan sering memberikan hak-hak pekerja/buruh yang kurang sesuai dan tidak jarang juga pihak pekerja/buruh meminta hak-hak mereka melebihi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perusahaan seharusnya tak boleh lagi melakukan PHK terhadap pegawainya. Terlebih, bila PHK itu hanya berdalih embel-embel demi efisiensi perusahaan. Hal ini sesuai dengan penilaian dari mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa pemutusan hubungan kerja dengan dalih reorganisasi dan efisiensi merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja“.

Kasus PHK dengan alasan efisiensi sangat banyak terjadi di Indonesia. Banyak pihak pengusaha maupun pekerja/buruh yang salah mengartikan PHK dengan alasan efisiensi.

Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur seputar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa PHK hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen dan sebelumnya perusahaan melakukan sejumlah langkah terlebih dahulu dalam rangka efisiensi.

Dalam pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tersebut menyatakan, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur), tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4).” Perusahaan harus memberi tahu karyawan sebelum PHK dilakukan dan alasan PHK. Pada perusahaan tertentu, pemberitahuan ini dilakukan 30 hari sebelum PHK.

Setelah memberitahukan kepada karyawan, perusahaan harus mendapatkan izin dari instansi Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industral sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Berdasarkan hal itu, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh beberapa upaya.

Upaya-upaya tersebut telah pula ditentukan oleh MK, yakni:
a. mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
b. mengurangi shift;
c. membatasi/menghapuskan kerja lembur;
d. mengurangi jam kerja;
e. mengurangi hari kerja;
f. meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
g. tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; serta
h. memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

MK menyatakan, perusahaan hanya bisa memilih jalan PHK bila perusahaan tersebut tutup permanen. Dengan kata lain, perusahaan yang hanya tutup sementara tidak boleh memecat pegawainya. Hal ini pernah disampaikan Mantan Ketua MK, Mahfud MD, bahwa alasan efisiensi saja tidak dapat dijadikan alasan PHK. (**ef)

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
adminboDarwan Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Darwan
Guest
Darwan

Kepada Yth:
Bapak/Ibu,

saya akan di phk dengan alasan reorganisasi dan saya sudah lama bekerja di perusahan tempat saya bekerja sekarang ini mulai 01 July 2005 ,saya sampaikan bahwa saya siap di pindahkan bekerja dan ganti posisi , sekarang posisi saya sebagai safety officer.
saya kurang paham dengan hukum ,saya minta tolong untuk di arahkan apa yang dapat saya lakukan.