Type to search

Sekitar Kita

Polemik Pengupahan Bisa Menjadi Penyebab Batalnya Realisasi Investasi

Share
ilustrasi

ilustrasi

Jakarta | Polemik upah buruh yang terjadi akhir-akhir ini antara buruh, pengusaha, dan pemerintah akan menuai konflik yang bisa memperngaruhi kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia. Untuk kondisi sekarang, soal pengupahan bisa menjadi penyebab batalnya realisasi investasi. Begitulah kata Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, Ariesta Riendrias Puspasari.

Polemik Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten (UMP/UMK) ternyata membuat kekhawatiran para investor asing yang berniat menanamkan modalnya di Indonesia. Karena itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berharap intensitas pertikaian terkait upah minimum di daerah bisa diselesaikan secepatnya.

Ariesta mengatakan, BKPM berharap agar polemik UMK tidak berkepanjangan. Sebab, buruh yang selalu demo bisa membuat investor asing ragu untuk menanamkan modal di Indonesia. Apalagi, kalau upah yang diminta dirasa terlalu tinggi dibanding negara tetangga.

”Memang, untuk kondisi seperti sekarang, soal pengupahan bisa menjadi penyebab batalnya realisasi investasi. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum kalau upah buruh di Vietnam jauh lebih murah,” ujarnya.

Fakta itu bisa membuat investor lebih suka membangun pabrik di Vietnam. Meski demikian, BKPM tetap berusaha untuk menarik investor asing supaya mau menanamkan modal di Indonesia. Seperti soal kepastian hukum dan kondisi iklim investasi nasional yang terjaga akan menjadi andalan BKPM untuk merayu investor.

”Upah buruh memang punya pengaruh. Tapi, kepastian hukum dan iklim investasi juga penting,” tegasnya.

Upaya itu sudah terlihat dari Indonesia Investment Marketing 2015 yang diselenggarakan di Shanghai, Tiongkok. Sudah ada minat investasi sampai 1,9 miliar dolar AS atau Rp 25,65 triliun dengan nilai tukar Rp 13.500 per dolar AS.

Lebih lanjut Ariesta menambahkan, BKPM perlu meyakinkan investor Tiongkok karena mereka unik. Rencana yang besar tidak diikuti dengan realisasi tinggi. Dari data BKPM, rasio rencana investasi dan relisasi realisasanya berada di bawah 10 persen. ”Kondisi saat ini punya pengaruh, tapi realisasi mereka memang sedikit,” tuturnya.

Dia berharap, tuntutan UMK tidak membuat realisasi yang minim itu makin sedikit. Apalagi, kalau dilihat dari data kumulatif Januari sampai September 2015, realisasi investasi Tiongkok baru mencapai USD 406 juta. Dari nilai itu, ada jumlah 705 proyek. Padahal, minat investasinya 36 miliar dolar AS.

Lebih detil, Kepala BKPM Franky Sibarani menyebutkan ada beberapa sektor industri yang menjadi magnet bagi investor Tiongkok, yaitu industri baja, pariwisata, semen, industri tekstil dan produknya, serta galangan kapal. ”Pertumbuhan investasinya sudah mulai terlihat dalam satu tahun terakhir,” jelasnya, Sabtu (28/11/2015).

Dari minat Rp 25,65 triliun Franky menyebut industri semen menjadi paling tinggi yaitu 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 13,5 triliun. Diikuti investasi bidang pariwisata sebesar 600 juta dolar AS (Rp 8,1 triliun), galangan kapal senilai 300 juta dolar AS (Rp 4 triliun), industri baja setara 10 juta dolar AS (Rp 135 miliar), serta industri tekstil dan produknya sebanyak 8 juta dolar AS (Rp 108 miliar).

“Supaya para investor itu jadi menanamkan modal, Franky menjanjikan pengurusan izin investasi yang cepat. Hanya 3 jam bagi investor yang mau menanamkan modal sedikitnya Rp 100 miliar atau senilai 8 juta dolar AS,” jelasnya. (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *