Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
374

Presiden Kecam Perlakuan Polisi Terhadap Anggota DPRD Bekasi

Presiden Joko Widodo, (foto: news.analisadaily.com)
Presiden Joko Widodo, (foto: news.analisadaily.com)
Presiden Joko Widodo, (foto: news.analisadaily.com)

Jakarta | Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Ahmad Fuad Anwar mengecam tindakan aparat penegak hukum, pada saat melakukan pengamanan dalam aksi mogok kerja para buruh, diantaranya membiarkan penyerangan yang dilakukan oleh sekompok orang tidak dikenal, dan membubarkan paksa buruh yang sedang menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (25/11) kemarin.

Fuad juga menentang keras, perlakuan aparat kepolisian Polres Bekasi kepada Nurdin Muhidin, yang dibawa paksa dengan memiting leher anggota DPRD Kabupaten Bekasi, pada saat sedang berjalan kaki bersama para buruh, kemarin siang. Ia menuding, pembiaran polisi terhadap sejumlah penyerangan dan intimidasi yang dilakukan kelompok tidak dikenal, hingga pemaksaan kepada seorang anggota legisilatif yang sedang berjuang bersama buruh, tidaklah mungkin dilakukan tanpa campur tangan pengusaha.

Atas hal itu, dalam rilis yang diterima buruh-online.com, Kamis (26/11), Fuad mengajak seluruh anggota PPMI dan buruh Indonesia lainnya, untuk meminta Presiden Joko Widodo bertanggung-jawab atas segala akibat dari tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, terhadap upaya para buruh yang sedang memperjuangkan hak hidup sejahteranya.

Tudingan tersebut, dikuatkan dengan keinginan pengusaha yang selalu menolak kenaikan upah minimum yang terlalu besar, dan selalu diikuti dengan pemogokan saat menjelang penetapan besaran upah minimum setiap tahun. Kondisi tersebut, kemudian menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah, untuk mengontrol kenaikan upah dengan menetapkan formula perhitungan penetapan upah minimum baru didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pemerintah menilai, penetapan formula penghitungan upah baru dengan menjumlahkan besaran upah minimum tahun berjalan ditambah angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dapat menjadi jalan keluar yang baik, untuk mengatasi masalah besaran kenaikan upah setiap tahun. Namun, keputusan Pemerintah yang juga merupakan salah satu bagian dari Kebijakan Ekonomi Tahap IV Pemerintahan Jokowi-JK tersebut, dianggap oleh buruh sebagai upaya pemiskinan diri dan keluarganya.

Buruh dipaksa untuk mencukupi hidupnya dari upah yang sudah minimum, ditengah ketidak-mampuan Pemerintah dalam mengontrol kebijakan harga bahan pokok, yang setiap saat dapat mendongkrak kenaikan harga-harga pada sektor kebutuhan hidup buruh lainnya, tanpa dapat dikendalikan sesuai dengan situasi pasar, dan pelaku usaha.

Kondisi tersebut, memicu para buruh untuk menyampaikan pendapatnya dengan melakukan mogok kerja secara serentak sejak tanggal 24 hingga 27 Nopember, esok. Sebab, upaya para buruh dengan melakukan dialog yang diwakili oleh konfederasi serikat pekerja yang ada di Indonesia, diantaranya adalah KSPI, KSPSI, KASBI, dan KSBSI, tidak mampu membuat Pemerintah bergeming dan bersedia mencabut PP 78/2015. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of