Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
697

Rencana Buruh Uji PP Pengupahan ke MA, Harus Tunggu Putusan MK

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Jakarta | Keinginan Gerakan Buruh Indonesia (GBI) untuk mengajukan judicial review Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ke Mahkamah Agung, pada Rabu atau Kamis pekan depan, akan terjanggal. Demikian dikatakan oleh Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Hubungan Industrial, di Jakarta, Kamis (26/11) kemarin petang. Menurutnya, jika batu uji yang digunakan dalam menguji PP Pengupahan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Mahkamah Agung tidak diperbolehkan untuk memeriksa permohonan judicial review tersebut.

Sebab, lanjut Hafidz, di Mahkamah Konstitusi (MK) masih melakukan pengujian terhadap Pasla 90 ayat (2) UU 13/2003, yang dimohonkan oleh Sukarya dan Siti Nurofiqoh dari Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM) serta Serikat Buruh Bangkit (SBB), yang diwakili oleh Pelikson Silitonga, dkk dari Tim Advokasi Tolak Penangguhan Upah, yang didaftarkan di Kepaniteraan MK pada Rabu (3/6/2015), dengan Perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015.

Selain kedua pimpinan serikat pekerja tersebut, terdapat pengujian terhadap Pasal 171 UU Ketenagakerjaan terkait perkara PHK yang dapat daluarsa (lewat waktu), dengan Perkara Nomor 114/PUU-XIII/2015, yang diajukan oleh sepuluh buruh dari beberapa perusahaan di-Jawa Barat. Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang diwakili oleh Hariyadi Budi Santoso dan Sanny Iskandar, juga telah mendaftarkan pengujian UU Ketenagakerjaan pada 4 November lalu.

“Dalam Pasal 55 UU MK, menegaskan, bahwa apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian di MA sedang dalam proses pengujian di MK, maka MA harus menghentikan proses pengujian tersebut sampai ada putusan MK,” jelas Hafidz.

Rencana judicial review tersebut, disampaikan oleh Said Iqbal, di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, kemarin seusai gelaran evaluasi aksi mogok nasional yang akan berakhir hari ini, Jum’at (27/11). Menurut Iqbal, GBI akan terus melakukan gerakan penolakan nasional terhadap PP Pengupahan hingga Juni 2016 mendatang. Diantaranya adalah akan melakukan uji materi terhadap PP 78/2015.

“Mogok nasional bukanlah akhir dari sebuah aksi, tapi justru awal aksi besar-besaran. Eskalasi akan meningkat,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut. Ia menambahkan, uji materi akan diajukan pada hari Rabu atau Kamis pekan depan ke Mahkamah Agung. “Akan diiringi oleh puluhan ribu buruh,” katanya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of