Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.873

Sifat Rahasia Nota Pengawas Disnaker Di-Uji ke Mahkamah Konstitusi

Ilustrasi. (gambar : anneahira.com)
Ilustrasi. (gambar : anneahira.com)
Ilustrasi. (gambar : anneahira.com)

Jakarta | Dianggap akan menghambat pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015 lalu, salah satu pemohonnya, Agus Humaedi Abdilah mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ke MK, Jakarta, Kamis (19/11) siang tadi, yang dicatat dengan register No. 1526/PAN.MK/XI/2015.

MK telah menyatakan frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat : (1) telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan (2) telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Agus yang juga sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) itu, putusan MK yang memberikan kewenangan kepada pekerja/buruh untuk dapat meminta pengesahan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) ke pengadilan negeri, kontra produktif dengan keberadaan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014.

Sebab, dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen PPK yang ditujukan untuk seluruh Kepala Disnaker seluruh Indonesia itu, adalah ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP. Menurut Dirjen PPK, Mudji Handaya menganggap, Nota Pemeriksaan merupakan dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila Nota Pemeriksaan diberikan kepada masyarakat serta dengan pertimbangan bahwa menutup Nota Pemeriksaan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

Lebih lanjut, Agus yang ditemui disela-sela Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang, Rabu (18/11) kemarin di Karawang mengatakan, inti dari Surat Edaran tersebut adalah menggolongkan Nota Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas, bersifat rahasia yang hanya diberikan kepada pengusaha untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya terkait perubahan status pekerja dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. “Jika Nota Pemeriksaannya tidak diberikan kepada pekerja, maka bagaimana si pekerja bisa meminta pengesahan dan eksekusi ke pengadilan negeri untuk mendapatkan haknya sesuai Putusan MK,” tanyanya.

Dalam setiap pengaduan yang dilaporkan oleh pekerja atas tindakan pelanggaran sistem kerja kontrak oleh pengusaha ke Disnaker, maka pekerja yang merasa berkepentingan atas laporannya tersebut, justru tidak diperbolehkan oleh Disnaker untuk memiliki Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukannya dan berisi perintah agar pengusaha menjalankan isi Nota itu, papar Agus.

Agus meminta kepada MK agar ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, sepanjang dimaknai meniadakan hak seseorang untuk mendapatkan informasi publik yang merupakan sebuah syarat dalam proses penegakkan hukum. Dirinya berharap, jika MK mengabulkan permohonannya, maka Disnaker tidak lagi merahasiakan Nota Pemeriksaan dan memberikannya ke pihak pekerja, agar jika pengusaha tidak menjalankan dapat mengajukan pengesahan dan eksekusi ke pengadilan negeri, ungkapnya. (***Ys)

10
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
7 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
BarkahadminboBarkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dear Rekans, Mohon ijin menanggapi beberapa hal terkait pengajuan permohonan PUU dalam thread ini yang salah satunya dipicu atau adanya keberadaan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 versus putusan MK No. 7/PUU-XII/2014. Menurut pendapat saya, bahwa sesuai pasal 7 dan pasal 8 UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Pejabat Publik BUKAN bagian dari peraturan perUUan yang sifatnya mengikat di seluruh wilayah NKRI. Begitu juga dalam TATA CARA PENGUNDANGAN peraturan perUUan HARUS mengikuti ketentuan yang dinyatakan dalam pasal 81 – 87 UU 12/2011.… Read more »

Barkah
Guest
Barkah

Dear Rekans, Sembari menunggu proses sidang di MK, ijinkan saya menyampaikan point of vies saya sbb: Ketentuan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PUBLIK menyatakan sbb: INFORMASI PUBLIK yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan KEPENTINGAN UMUM didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya Kutipan dari sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim MK dalam putusan MK No. 7?PUU-XII/2014 pada nomor 3.16 sbb: Bahwa berdasarkan uraian tersebut di… Read more »

Barkah
Guest
Barkah

Dear Rekan-Rekan,

KERAHASAIAAN hasil yang didapat dalam melakukan pengawasan telah diatur juga dalam ketentuan pasal 20 PERATURAN PRESIDEN Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut:
“Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengawas Ketenagakerjaan wajib : a. MERAHASIAKAN segala sesuatu yang MENURUT SIFATNYA PATUT DIRAHASIAKAN; b. tidak menyalahgunakan kewenangannya”?

Semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam,
Barkah