Type to search

Sekitar Kita

Sifat Rahasia Nota Pengawas Disnaker Di-Uji ke Mahkamah Konstitusi

Share
Ilustrasi. (gambar : anneahira.com)

Ilustrasi. (gambar : anneahira.com)

Jakarta | Dianggap akan menghambat pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015 lalu, salah satu pemohonnya, Agus Humaedi Abdilah mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ke MK, Jakarta, Kamis (19/11) siang tadi, yang dicatat dengan register No. 1526/PAN.MK/XI/2015.

MK telah menyatakan frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat : (1) telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan (2) telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Agus yang juga sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) itu, putusan MK yang memberikan kewenangan kepada pekerja/buruh untuk dapat meminta pengesahan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) ke pengadilan negeri, kontra produktif dengan keberadaan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014.

Sebab, dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen PPK yang ditujukan untuk seluruh Kepala Disnaker seluruh Indonesia itu, adalah ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP. Menurut Dirjen PPK, Mudji Handaya menganggap, Nota Pemeriksaan merupakan dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila Nota Pemeriksaan diberikan kepada masyarakat serta dengan pertimbangan bahwa menutup Nota Pemeriksaan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

Lebih lanjut, Agus yang ditemui disela-sela Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang, Rabu (18/11) kemarin di Karawang mengatakan, inti dari Surat Edaran tersebut adalah menggolongkan Nota Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas, bersifat rahasia yang hanya diberikan kepada pengusaha untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya terkait perubahan status pekerja dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. “Jika Nota Pemeriksaannya tidak diberikan kepada pekerja, maka bagaimana si pekerja bisa meminta pengesahan dan eksekusi ke pengadilan negeri untuk mendapatkan haknya sesuai Putusan MK,” tanyanya.

Dalam setiap pengaduan yang dilaporkan oleh pekerja atas tindakan pelanggaran sistem kerja kontrak oleh pengusaha ke Disnaker, maka pekerja yang merasa berkepentingan atas laporannya tersebut, justru tidak diperbolehkan oleh Disnaker untuk memiliki Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukannya dan berisi perintah agar pengusaha menjalankan isi Nota itu, papar Agus.

Agus meminta kepada MK agar ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, sepanjang dimaknai meniadakan hak seseorang untuk mendapatkan informasi publik yang merupakan sebuah syarat dalam proses penegakkan hukum. Dirinya berharap, jika MK mengabulkan permohonannya, maka Disnaker tidak lagi merahasiakan Nota Pemeriksaan dan memberikannya ke pihak pekerja, agar jika pengusaha tidak menjalankan dapat mengajukan pengesahan dan eksekusi ke pengadilan negeri, ungkapnya. (***Ys)

Hits: 30

10 Comments

  1. Barkah 20 November 2015

    Dear Rekans,

    Mohon ijin menanggapi beberapa hal terkait pengajuan permohonan PUU dalam thread ini yang salah satunya dipicu atau adanya keberadaan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 versus putusan MK No. 7/PUU-XII/2014.

    Menurut pendapat saya, bahwa sesuai pasal 7 dan pasal 8 UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Pejabat Publik BUKAN bagian dari peraturan perUUan yang sifatnya mengikat di seluruh wilayah NKRI.
    Begitu juga dalam TATA CARA PENGUNDANGAN peraturan perUUan HARUS mengikuti ketentuan yang dinyatakan dalam pasal 81 – 87 UU 12/2011.

    Dengan demikian, idealnya, tidak perlu ada pihak yang repot-repot mengajukan permohonan PUU ke MK hanya karena keberadaan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014.

    Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014 TIDAK memiliki kekuatan hukum mengikat.

    Terbuka untuk dikoreksi. Semoga bermanfaat.

    Salam,
    Barkah

    Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014.

    Balas
    1. adminbo 20 November 2015

      Terima kasih Bung Barkah,
      Setelah kami konfirmasi ke salah satu Pemohon, disarankan untuk jelasnya, Bung bisa mengikuti jalannya persidangan yang akan digelar Mahkanah Konstitusi, agar dapat mengetahui dengan persis alasan para Pemohon.

      Terima kasih atas tanggapannya.

      1. Barkah 20 November 2015

        Terima kasih, Bung Adminbo.

        Boleh diinfokan hari, tanggal dan bulan sidangnya? Terima kasih.

        Salam,
        Barkah

        1. adminbo 20 November 2015

          Bung Barkah, pembaca setia kami,
          Permohonan tersebut baru didaftar, kemungkinan hingga satu bulan ke depan, MK baru mengagendakan sidang pemeriksaan.

          Demikian, terima kasih dan selamat malam.

          1. Barkah 20 November 2015

            Terima kasih atas quick response-nya.
            Semoga saya terupdate dan bisa menghadiri persidangannya serta bisa sekilas berbincang dengan salah satu dari Tim Pemohon PUU-nya.

            Salam,
            Barkah

  2. Barkah 21 November 2015

    Dear Rekans,

    Sembari menunggu proses sidang di MK, ijinkan saya menyampaikan point of vies saya sbb:

    Ketentuan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PUBLIK menyatakan sbb:
    INFORMASI PUBLIK yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan KEPENTINGAN UMUM didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

    Kutipan dari sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim MK dalam putusan MK No. 7?PUU-XII/2014 pada nomor 3.16 sbb:
    Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, penetapan 
tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, INDIVIDUAL, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi SESEORANG atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009.
    Oleh karenanya, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut haruslah dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya dan dibatalkan;

    Pertanyaannya adalah APAKAH frasa “informasi publik”, kepentingan umum” dan “diberikan kepada masyarakat” dalam pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 COCOK dikaitkan DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM Majelis Hakim MK dalam putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 pada nomor 3.16 yang nota penetapan PPK bersifat INDIVIDUAL yang menimbulkan akibat hukum bagi SESEORANG (baca: bukan publik/masyarakat)?

    Bagaimana pendapat anda?

    Demikian dan terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas
    1. adminbo 21 November 2015

      Terima kasih atas masukan Bung Barkah,

      Perlu kami jelaskan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja memang merupakan bagian dari Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga keputusan atau penetapannya dapat dijadikan obyek hukum untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga, dalam Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014, disebutkan secara tegas mengenai kualifikasi Nota Pemeriksaan dan Nota Penetapan sebagai obyek hukum TUN. Padahal selama ini, Hakim PHI tidak bersedia mempertimbangkan Nota Pemeriksaan sebagai produk hukum, yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan sebuah putusan.

      Hal yang menghambat pekerja adalah apabila pengusaha tidak mengajukan upaya hukum atas objek TUN yang memerintahkan kepadanya untuk menjalankan sebuah perintah dalam UU. Jika Nota tersebut mempunyai akibat hukum pidana, maka dapat diajukan upaya penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan oleh PPNS maupun Kepolisian. Tetapi, bagaimana jika Nota tersebut mempunyai akibat hukum perdata? Jika diajukan upaya hukum perdata, seperti gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengusaha yang tidak bersedia menjalankan Nota tersebut, maka pekerja akan berhadapan pada proses hukum yang panjang guna mendapatkan hak-haknya yang diatur dalam UU.

      Oleh sebab itu, para Pemohon menggunakan upaya menjudicial review ke MK, agar Nota Pemeriksaan terkait akibat hukum dari frasa “demi hukum” dalam ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang tidak diajukan upaya hukum ke PTUN dapat dimintakan eksekusi.

      Persoalannya kini, Nota Pemeriksaan dan Nota Penetapan tersebut bersifat rahasia, dan Pegawai Disnaker tidak diperbolehkan untuk memberikan salinan kedua Nota tersebut kepada pihak pekerja. Lalu, bagaimana si pekerja dapat mengajukan pengesahan Nota ke pengadilan negeri sebagaimana Putusan MK, jika dirinya tidak mempunyai dan memiliki Nota dimaksud?

      Pernyataan bahwa sifat rahasia pada Nota, terdapat di dalam Surat Edaran Dirjen PPK ke seluruh Kepala Disnaker. Dan dalam pertimbangan hukumnya, SE tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP.

      Demikian sedikit penjelasan kami atas masukan Bung Barkah, terima kasih.

      1. Barkah 21 November 2015

        Dear Adminbo,

        Terima kasih atas gambarannya.
        Dari gambaran yg disampaikan Adminbo, sekali lagi saya merasa SEDIH karena MASIH ada pihak yg TERJEBAK dengan keberadaan Surat Edaran dari Dirjen (pula).

        Surat Edaran PRESIDEN-pun TIDAK MEMILIKI kekuatan hukum mengikat kok….apalagi hanya SE dari Dirjen.

        Kalau saya merasa perlu mem-TUN kan PPK apabila mereka merujuk pada SE Dirjen yg TIDAK MEMILIKI kekuatan hukum mengikat.

        Atau apabila OUTCOME besarnya adalah PERUBAHAN STATUS dari PKWT menjadi PKWTT…mari kita ajukan permohonan PUU ttg kata “DAN” dalam pasal 59 ayat (7), pasal 65 ayat (8) dan padal 66 ayat (4) UU 13/2003.

        Terima kasih

        Salam,
        Barkah

        1. adminbo 21 November 2015

          Terima kasih atas perhatian Bung Berkah.
          Kami sangat terbuka jika Bung berkenan menulis di situs kami.

          Terima kasih.

  3. Barkah 25 November 2015

    Dear Rekan-Rekan,

    KERAHASAIAAN hasil yang didapat dalam melakukan pengawasan telah diatur juga dalam ketentuan pasal 20 PERATURAN PRESIDEN Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut:
    “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengawas Ketenagakerjaan wajib : a. MERAHASIAKAN segala sesuatu yang MENURUT SIFATNYA PATUT DIRAHASIAKAN; b. tidak menyalahgunakan kewenangannya”?

    Semoga bermanfaat dan terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment adminbo Cancel Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *