Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
774

Tak Dilengkapi Bukti, Tuntutan Sita Jaminan Ditolak

Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)
Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)

Bandung | Maryatun tak dapat menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung sejak 14 Maret 2015, yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja di PT Starindo Jaya Utama, karena hanya diberikan uang kompensasi sebesar Rp. 3 juta, dengan alasan perusahaan bangkrut atau tutup. Menurutnya, jika benar perusahaan bangkrut, maka dirinya berhak atas uang pesangon sebesar Rp.53,9 juta. Sebab, dirinya telah bekerja selama lebih dari 12 tahun sebagai operator, dengan upah sebesar Rp.1,1 juta perbulan.

Terhadap hal tersebut, kemudian Maryatun melalui perantaraan kuasanya dari Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PD FSP TSK) pada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu, menggugat PT Starindo yang beralamat di Jalan Bihbul Raya, No. 72, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung itu, ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung pada 31 Agustus 2015 lalu.

Namun, setelah dipanggil pada tanggal 14 September 2015, tanggal 21 September 2015, dan tanggal 5 Oktober 2015, pihak perusahaan tidak datang untuk memenuhi panggilan persidangan. “Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya, sehingga telah cukup alasan Pengadilan untuk memeriksa gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (Versteek),” ujar Hakim Wasdi Permana selaku Ketua Majelis Hakim PHI Bandung.

Lebih lanjut Hakim Wasdi menyatakan, bahwa mengingat berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena perusahaan tutup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.30,5 juta.

Namun, tuntutan Maryatun agar tanah milik perusahaan dan bangunan yang berdiri diatasnya diletakkan sita jaminan, ditolak oleh Majelis Hakim. Karena, Maryatun tidak berhasil untuk melengkapi alat bukti yang mendukung permintaan tersebut. “Menimbang, bahwa tentang tuntutan yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat. Karena tidak dilengkapi oleh bukti yang mendukung, maka oleh karenanya petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak,” ucap Hakim Wasdi, membacakan amar putusan dalam perkara yang diregister dengan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, Senin (19/10). (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of