Type to search

Sekitar Kita

Terapkan PP Pengupahan, Gubernur se-Indonesia Terancam Digugat

Share
Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.

Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.

Jakarta | Penetapan besaran upah minimum tahun 2016 pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang akan diberlakukan oleh Gubernur di seluruh Indonesia, salah satunya akan berpotensi menuai gugatan yang diajukan pihak buruh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), demikian dikatakan Praktisi Hubungan Industrial Muhammad Hafidz, Rabu (4/11) siang tadi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Hal substansial yang menjadi akar masalah terhadap terbitnya PP Pengupahan, 23 Oktober lalu, adalah diaturnya formula perhitungan besaran upah minimum, yang ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (2). Menurut PP Pengupahan, untuk menetapkan upah minimum baru menggunakan rumus perhitungan, yaitu upah minimum tahun berjalan ditambah nilai inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto, yang besaran nilainya ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Rumus perhitungan tersebut menurut para buruh, mengakibatkan penyesuaian besaran kenaikan upah yang tidak signifikan ditengah sulitnya lapangan kerja saat ini, serta mengikis peran Dewan Pengupahan yang beranggotakan serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah. Sebab, dengan adanya formula yang ditetapkan dalam PP Pengupahan, maka tak perlu lagi adanya perundingan penentuan besaran upah untuk direkomendasikan ke Gubernur. Sebab, Gubernur bisa langsung menghitung dan menetapkannya.

Dikatakan Hafidz, hirarki PP Pengupahan berada dibawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Sehingga, para Gubernur harus menetapkan besaran upah minimum menggunakan formula yang telah ditetapkan oleh UU 13/2003. Menurut ia, dalam UU 13/2003 Pasal 88 ayat (4) telah disebutkan secara tegas formula perhitungan upah minimum, yaitu nilai besaran kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi dan nilai produktifitas.

“Disinilah akar masalahnya. Jika menggunakan rumusan dalam UU 13/2003, maka hanya dua unsur yang nilainya pasti, yaitu besaran KHL berdasarkan survei pasar dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan nilai produktifitas menjadi nilai negosiasi, tawar menawar saat sidang Dewan Pengupahan. Hal tersebutlah yang tidak diinginkan oleh pengusaha, karena besaran angkanya bersifat gaib, tidak terlihat,” jelas Hafidz.

Selain itu, ia juga menegaskan, jika setiap pekerja secara hukum mempunyai hak untuk menggugat Gubernur pada pengadilan tempat tinggalnya, karena besaran upah yang ditetapkan oleh Gubernurnya tidak menggunakan rumus yang telah ditentukan oleh UU, tutupnya. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *