Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
341

Terdapat Unsur Sengketa, MK Anggap Wajar PHI Bersifat Contentiosa

Abda Khair Mufti, dkk berfoto bersama seusai mendaftarkan permohona judicial review UU 2/2004 ke MK, Rabu (14/1/2015) lalu.
Abda Khair Mufti, dkk berfoto bersama seusai mendaftarkan permohona judicial review UU 2/2004 ke MK, Rabu (14/1/2015) lalu.
Abda Khair Mufti, dkk berfoto bersama seusai mendaftarkan permohona judicial review UU 2/2004 ke MK, Rabu (14/1/2015) lalu.

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap tidak mungkin penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), bersifat gugatan permohonan (voluntair). Sebab, menurut Hakim I Gede Palguna, didalam perkara PHK terkandung adanya unsur sengketa (disputes) antara para pihak, yaitu pihak pekerja dan pihak pengusaha.

Hakim Palguna juga menyatakan, bahwa mekanisme acara gugatan dalam perselisihan PHK yang merupakan bagian dari perselisihan hubungan industrial dan bersifat contentiosa, justru menjamin perlindungan dan kepastian hukum. “Para pihak diberikan kedudukan yang seimbang,” ujarnya saat membacakan pertimbangan hukum dalam permohonan pengujian ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang diajukan oleh Abda Khair Mufti, dkk (9 orang).

MK juga tidak dapat menerima dalil para Pemohon, terkait lemahnya posisi pekerja secara ekonomi dan pengetahuan, dalam menyusun dan mengajukan gugatan ke PHI, yang diakibatkan pasifnya pihak pengusaha setelah melakukan PHK sepihak.

“Sejak dulu, pengusaha yang dibebankan untuk mengajukan permohonan ke lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, jika mau mem-PHK pekerjanya,” terang Abda seusai persidangan pembacaan putusan dalam perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015, Senin (30/11) petang tadi di Gedung MK, Jakarta.

Meskipun kecewa dengan amar putusan, namun Abda menghormati satu-satunya lembaga penafsir dan pengawal konstitusi di Indonesia itu. “Saya menganggap inilah kepastian hukumnya, yaitu dengan menyatakan penyelesaian kasus PHK di PHI bersifat contentiosa yaitu gugat menggugat seperti diatur dalam UU PPHI. Sebab, dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penyelesaian PHK di PHI bersifat voluntair yaitu pengusaha memohon jika hendak mem-PHK,” ujar Abda.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK, Hakim Anwar Usman menyatakan menolak seluruh permohonan pengujian Pasal 81 UU 2/2004, yang mengatur bahwa, “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”.

Sebelumnya Abda telah mengemukakan kepada Majelis Hakim MK, bahwa tidak sedikit pengusaha yang melakukan PHK sepihak tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan PHK ke PHI, seperti yang dimaksud Pasal 151 ayat (3) UU 13/2003. Dirinya juga menguraikan, bahwa kedudukan buruh tidaklah sama dengan pengusaha yang mampu menyewa jasa pengacara, dan berbanding terbalik dengan keadaan buruh yang untuk mencapai gedung PHI saja memerlukan biaya pada saat dirinya tidak mempunyai penghasilan akibat PHK sepihak. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of