Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
471

UMP Jawa Barat 1,3 Juta, Buruh Siapkan Aksi Estafet

Ilustrasi.
ilustrasi
ilustrasi

Bandung | Penetapan Upah Minimum Provinsi Jabar 2016 sebesar Rp1,3 juta diyakini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) tidak akan disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk dijadikan acuan upah minum kabupaten/kota (UMK) terendah.

Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Jabar Hening Widyatmoko mengatakan proses penetapan UMP Jabar 2016 berlangsung secara demokratis.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat  2016 ditetapkan Rp.1.312.355. “Kita mengacu pada UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) terendah, Ciamis, “kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Senin, 2 November 2015.

Penetapan UMP itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1244-Bangsos/2015 yang diteken Aher, Mingu 1 November 2015. “Hitung-hitungan itu sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, “kata dia.

Formula penghitungan UMP mengacu pada PP Pengupahan dengan kenaikan 11,5 persen, yakni akumulasi inflasi 6,83 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 4,67 persen, year on year sejak September 2014 sampai September 2015. UMK Ciamis tahun ini menjadi patokan, yakni Rp.1,177 juta.

Aher mengatakan, pemerintah Jawa Barat sudah lima tahun sejak 2010 tidak mengeluarkan UMP. Tapi karena PP disahkan, disertai dengan Surat Edaran Mendagri mewajibkan semua provinsi menetapkan UMP. UMP sengaja tidak ditetapkan lima tahun terakhir karena sifatnya tidak wajib. “Justru yang paling menentukan teman-teman buruh dan pekerja itu adalah UMK, “tegasnya.

Aher pun mengatakan, pada 21 November 2015 akan ditetapkan UMK masing-masing daerah. “Kalau sekarang kajiannya sederhana, upah tahun lalu ditambah presentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi kali upah tahun lalu.”

Soal penolakan nilai UMP Jawa Barat itu, Aher menilai wajar. “Di zaman demokrasi, ada penolakan wajar asal dilakukan secara baik, tidak anarkis. Tapi yang jelas penolakan pada PP itu urusannya dengan pusat, bukan kita. Seperti provinsi mana pun, kita hanya sebagai pelaksana, “tegasnya.

Penolakan UMP itu, misalnya disuarakan organisasi serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat (ABJ). “UMP dibuat berdasarkan PP 78/2015 yang sampai detik ini kita tolak, “kata koordinator ABJ, Ketua DPD Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Jawa Barat Ajat Sudrajat, (2/11/2015).

Ia mengatakan, jika pemerintah memaksa penggunaan UMP, dasar perhitungannya harus mengacu pada rata-rata UMK di Jawa Barat. Rumusnya pun diminta ditambah dengan asumsi presentase kebutuhan hidup setahun ke depan yang tidak masuk dalam perhitungan formula dalam PP 78 Tahun 2015. “DKI saja mematok UMP naik 14 persen, kenapa di Jawa Barat cuma 11,5 persen, “sanggahnya.

Menurut Ajat, UMP akan berdampak luas pada buruh di sejumlah perusahaan. Di antaranya buruh perkebunan, pekerja perusahaan retail waralaba yang kantornya terpusat, tapi lini usahanya terbesar di seluruh Jawa Barat, serta usaha kecil menengah.

Ajat mencontohkan, penggunaan UMP di daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tidak tinggi tidak pas. “UMP itu tidak meng-cover potensi ekonomi daerah. Kita tidak bisa menyatukan kebutuhan, katakanlah wilayah Bandung Raya yang pertumbuhan ekonominya tinggi. Dia juga khawatir, sejumlah perusahaan akan memilih menggunakan UMP ketimbang UMK daerahnya karena nilainya kecil.

Menurut Ajat, semua organisasi serikat pekerja dan buruh sudah mengintruksikan anggotanya di Dewan Pengupahan untuk walkout dalam pembahasan UMK jika pemerintah daerah memaksa menggunakan rumus PP Nomor 78 Tahun 2015. Kita meminta menggunakan kembali mekanisme lama.

Ajat mengatakan, organisasi buruh dan pekerja di daerah sudah mempersiapkan aksi yang akan berlangsung estafet, bergantian di semua daerah untuk menolak penggunaan PP 78 Tahun 2015 dalam penghitungan upah minimum. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of