Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
349

Akibat Insiden Pembubaran Paksa, 27 Elemen Masyarakat Laporkan Kapolda Ke Komnas HAM

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Jakarta | Tindakan kriminalisasi atas penyampaian aspirasi kembali terjadi di negara demokrasi. Jum’at siang tadi, masyarakat sipil yang sebagian besar adalah dari kalangan serikat buruh melaporkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian ke Komnas HAM terkait insiden pembubaran paksa demo yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aksi buruh dan Aliansi Mahasiswa Papua pada 30 Oktober dan 1 Desember lalu.

Dalam insiden pembubaran paksa tersebut dinilai ada upaya kriminalisasi oleh aparat kepolisian terhadap sejumlah buruh dan 306 orang Papua. Tindakan represif aparat kepolisian ini menyebabkan luka-luka hingga ada seorang pengunjuk rasa yang tengkorak kepalanya retak dan harus segera dioprasi.

“Kapolda Metro Jaya yang belum lama ini menjabat sudah sering terlihat represif, pola pelanggarannya selalu sama dan akan terus berulang bila terus didiamkan,” kata Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Veronica Koman.

“Kami akan melaporkan Kapolda Metro Jaya Tito Karnivian atas pembubaran paksa yang dilakukan dengan cara represif dalam aksi buruh dan Aliansi Mahasiswa Papua tersebut,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya beserta 27 elemen masyarakat melaporkan Tito atas dugaan pelanggaran HAM, pada Jumat siang tadi ke Komnas HAM, Jalan Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun elemen yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Sipil diantaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Papua Itu Kita, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Indonesia Tanpa Militerisme (ITM), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Serikat Pekerja Aneka Sektor Industri (SPASI), Gerakan Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi (Geram Kriminalisasi), Front Perjuangan Rakyat (FPR). 

Selain itu ada pula Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia DKI (KPRI DKI), Imparsial, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Komite Perlawanan Rakyat (KPR), Politik Rakyat, Perempuan Mahardhika, Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Forum Kesatuan AksiMahasiswa (FKAM) Universitas 17 Agustus Jakarta. Ciliwung Merdeka, Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) dan Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (Semar UI), Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM), Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Institute Perempuan Bandung. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of