Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
688

Belum Pernah Bipartit, Risalah Mediasi Dinilai PHI Cacat Hukum

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Tulang Bawang | Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menilai Tonny Panjaitan tidak mempunyai hak untuk melakukan penuntutan terhadap PT Indolampung Perkasa. Demikian dikatakan Hakim Mardison selaku Ketua Majelis Hakim PHI Tanjungkarang, Rabu (7/10/2015) lalu.

Menurut Hakim Mardison, Tonny belumlah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Sebab, risalah penyelesaian perselisihannya dengan perusahaan yang diterbitkan oleh Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang, cacat hukum.

Penyebabnya adalah, karena antara Tonny dengan perusahaan yang beralamat di Desa Persiapan, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tersebut, belumlah melakukan perundingan bipartit atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi sejak bulan November 2014 lalu.

“Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perundingan bipartit tidak dilakukan, sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 adalah wajib, maka proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang menjadi cacat hukum,” tegas Hakim Mardison membacakan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk.

Terhadap pertimbangan tersebut, Hakim Mardison menyatakan gugatan Tonny prematur, dan dinyatakan tidak dapat diterima. “Menimbang, bahwa oleh karena risalah mediasi tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian, dan Penggugat belum saatnya untuk mengajukan gugatan atau gugatan prematur,” ucapnya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of