Type to search

Bacaan

Bermasalah Secara Ketatanegaraan, Implementasi Putusan MK Perihal Ketenagakerjaan Tidak Efektif

Share
ilustrasi

ilustrasi

Putusan Mahkamah Konstitusi sampai saat ini belum berdampak signifikan terhadap kestabilan pengelolaan negara, khususnya terhadap perburuhan di Indonesia. Dalam praktiknya, hasil uji materi UU terhadap UUD 1945, MK tidak hanya menyatakan isi UU bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa putusan MK juga menegaskan penafsiran atas ketentuan serta memberikan norma baru. Terkait permohonan uji materil di atas, MK memberi norma baru sebagaimana terurai pada amar putusan.

Bagi sebagian kalangan, putusan MK ini bisa dianggap sebagai putusan final yang mengikat bagi seluruh warga negara, yakni putusan MK sebagai solusi dalam pemberian norma baru atau membatalkan regulasi (UU) atas tindakan aparatur negara dalam membuat kebijakan yang bertentangan secara konstitusional. Sehingga dengan hal ini, diharapkan ada perbaikan yang lebih efisien bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, perbincangan mengenai undang-undang ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 memang selalu menarik untuk di ikuti. Salah satu hal yang selalu menjadi berita di media nasional terkait UUK 13/2003 ini adalah putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait dengan uji pasal di Undang-undang yang kerap berumur 12 tahun ini. Menurut Kepala Biro Hukum Kemenakertrans, Sunarno, per April 2012 saja sedikitnya ada 17 Pasal di UUK 13/2003 yang diuji di Mahkamah Konsititusi. Apalagi sampai tahun 2015 ini, mungkin sekitar 20 pasal lebih telah di uji di MK. Dari berita-berita terkait dengan pengujian pasal ini, kebanyakan diajukan oleh perkerja dan serikat pekerja.

Contoh yang lebih kongkret dalam hal ketenagakerjaan ini, bila membaca secara cermat amar dan pertimbangan putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, tampaknya pertimbangan lebih lugas dan tegas daripada amar putusan. Untuk memahami maksud dari amar putusan itu, pembaca dituntut melakukan penafsiran.

Sebagaimana kita ketahui, dalam sistem peradilan Indonesia, bagian putusan yang bisa dieksekusi adalah amar putusan. Hal-hal yang dikemukakan di dalam pertimbangan bila tidak diuraikan secara tegas di dalam amar putusan, maka uraian pertimbangan itu bukan bagian yang dapat dieksekusi. Karena itu, amar putusan pengadilan harus final dan terbebas dari tafsir. Segala sesuatu terkait dengan penafsiran diuraikan di dalam pertimbangan hukum. Berikut ini salah satu pertimbangan putusan MK yang tegas tetapi tidak disebut secara eksplisit di dalam amar.

“Dengan menerapkan pengalihan perlindungan….Masa kerja yang telah dilalui para pekerja outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja outsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional.”

Dalam kaitan dengan amar putusan MK di atas, Kemenakertrans dalam Surat Edaran No.B.31/PHIJSK/I/2012 menafsirkan amar putusan MK itu sebagai berikut :

  1. Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya tidak memuat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
  2. Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Setiap ada keputusan MK terkait dengan UUK 13/2003, pemerintah melalui Kemenakertrans meresponnya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen).  Pengeluaran Permen tersebut tentu saja bukan penyelesaian jangka panjang, tapi sifatnya sementara, hanya mandatory saja untuk memenuhi keputusan MK.

Meskipun MK memberi norma baru bagi kepentingan perlindungan pekerja/buruh outsourcing, MK tidak menjelaskan kapan putusan No. 27/PUU-IX2011 mulai berlaku. Maka, tidak salah menyatakan putusan itu mengikat sejak diucapkan. Artinya, putusan MK tersebut tidak berlaku surut. Konsekuensinya, perbuatan hukum perihal PKWT dalam outsourcing yang sudah dibuat sebelum putusan MK dibacakan tidak bisa dikualifikasi tidak sah atau batal berdasarkan putusan MK.

Bila putusan MK dinyatakan berlaku surut akan menimbulkan keresahan terutama di kalangan pengusaha sebab PKWT yang sedang berjalan berkorelasi dengan nilai tender kerja. Karena itu, putusan MK tersebut dapat diterapkan untuk perjanjian kerja outsourcing yang dibuat setelah putusan MK dibacakan.

Eksekutif dan legislatif sebagai pembentuk undang-undang seharusnya memiliki beban moral untuk segera merespon putusan MK yang memberikan norma baru atas suatu undang-undang.

Pemberian norma baru oleh MK berkaitan dengan pengujian UU Ketenagakerjaan, bukan kali ini saja dilakukan. Dalam putusan No. 115/PUU-VII/2009, MK memberi norma baru terkait dengan keterwakilan serikat pekerja/serikat buruh dalam perundingan perjanjian kerja bersama (PKB) di dalam perusahaan. Norma dalam putusan itu sama krusialnya dengan norma dalam putusan No. 27/PUU-IX/2011 ini.

Untuk memberi kepastian hukum, kini, saat yang tepat bagi pemerintah dan DPR membahas perubahan UU Ketenagakerjaan. Sejatinya, DPR dan pemerintah bisa memanfaatkan momen ini untuk mengadopsi keseluruhan norma yang terdapat dalam beberapa putusan MK menjadi hukum positif.

Tindaklanjut seperti ini paralel dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan itu mengamanatkan bahwa salah satu materi muatan undang-undang adalah tindak lanjut dari putusan MK. Artinya, implementasi putusan MK hanya dapat dimuat di dalam undang-undang. Pemerintah tidak boleh mengatur tindaklanjut putusan MK ke dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Surat Edaran (SE).

Oleh karena itu, tindakan Kemenakertrans yang telah mengadopsi isi putusan MK No. 115/PUU-VII/2009 ke dalam Peraturan Menakertrans No. 16/Men/XI/2011 dan penerbitan Surat Edaran No.B.31/PHIJSK/I/2012 untuk menindaklanjuti putusan MK Nomor 7/PUU-X/2011 adalah tidak selaras dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. 

Selain itu, isi butir ketiga Surat Edaan (SE) yang berbentuk seperti peraturan yang mengatur (regeling) juga menjadi masalah tersendiri secara ketatanegaraan, karena pada dasarnya Surat Edaran tidak termasuk bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar menjelaskan, Surat Edaran tidak mengikat secara hukum (wetmatigheid) sehingga kedudukannya sering disebut bukan hukum. Selain itu, dalam bukunya ‘Perihal Undang-Undang’, Jimly Asshiddiqie menjabarkan, Surat Edaran sebagai aturan kebijaksanaan (policy rules atau beleidsregels). Surat edaran, bukanlah peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tindaklanjut putusan MK ke dalam SE tidak relevan sebagai kepatuhan eksekutif melaksanakan putusan MK. Mengingat objek yang diputus oleh MK adalah UU, pemerintah dan DPR harus membuat sikap bersama sebab putusan MK berimplikasi pada produk politik kedua lembaga.

Barangkali ini yang menjadi masalah dalam penyusunan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tindak lanjut atas putusan MK. Membentuk UU memerlukan proses yang tidak singkat karena harus melalui tahapan Prolegnas. Namun, Presiden dan DPR karena alasan tertentu sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 12 tahun 2012 berhak mengajukan RUU di luar Prolegnas.

Untuk menyempurnakan hukum positif, saat ini cukup alasan pemerintah dan DPR melakukan perubahan atas UU Ketenagakerjaan, karena pendapat hukum yang terdapat dalam beberapa putusan MK terkait UU Ketenagakerjaan perlu segera dijabarkan ke dalam undang-undang sehingga implementasi putusan lebih optimal. Karena itu, perubahan UU ketenagakerjaan merupakan kebutuhan mendesak terutama untuk memperketat aturan main outsourcing agar berjalan lebih baik. Kalau tidak begitu, konflik buruh-pengusaha akan terus menjadi konflik berkepanjangan, toh ternyata dalam sistem ketatanegaraan-nya pun masih terdapat banyak masalah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *