Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
365

Berniat Perbaiki Nasib, Seorang TKI di Suriah Sulit Dipulangkan Pemerintah

ilustrasi.
ilustrasi.

Pamekasan | Berniat perbaiki nasib dan membantu keluarga mencari nafkah, seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bernama Darwati asal Keluraan Parteker, Pamekasan, Jawa Timur, sulit dipulangkan pemerintah karena ilegal dan tidak memiliki dokumen kerja resmi.

Konflik Suriah menjadi salah satu alasan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, untuk terus berupaya memulangkan para TKI asal daeranya karena dikhawatirkan menjadi ancaman yang akan berdampak kepada para buruh migran.

“Pihak kedutaan RI di Damaskus saat ini masih mengupayakan agar Darwati bisa dipulangkan, tapi yang menjadi kendala adalah kesulitan melacak keberadaannya, karena dokumennya tidak lengkap,” kata Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, Perluasan dan Produktivitas (Pentalatas) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan, Supardi, di Pamekasan, Kamis (17/12/2015).

Selain mengirim surat ke Keduataan RI di Damaskus, Dinsosnakertrans Pamekasan juga telah meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur agar membantu mengurus dan mengkomunikasikan pemulangan TKI asal Pamekasan yang terjebak di negara konflik tersebut.

Supandi menghimbau kepada warga Pamekasan yang ingin bekerja di luar negeri, hendaknya berangkat melalui jalur resmi, yakni melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) saja, demi terjaminnya perlindungan tenaga kerja jika ada persoalan di negara tempat mereka bekerja dan akan mudah ditangani.

“Kalau dokumennya tidak lengkap, yang jelas akan kesulitan untuk melacaknya, seperti yang menimpa TKI Darwati ini,” terangnya.

Dinsosnakertrans Pamekasan mendata, berdasarkan jumlah TKI yang dipulangkan secara paksa dari negara tempat mereka bekerja terhitung sejak 2013 hingga 2015 ini, jumlah TKI asal Pamekasan yang bekerja di luar negeri yang melalui jalur ilegal selama ini sebanyak 2.148 orang. Belum termasuk Darwati yang hingga kini masih belum bisa dipulangkan.

Adanya fenomena seperti ini, menggambarkan bahwa masih banyaknya kelemahan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri. Salah satunya adalah implementasi pengawasan yang belum efektif karena masih banyaknya TKI ilegal yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Pemerintah belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada TKI, termasuk belum mengakui hak keluarga TKI meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran tahun 1990. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of