Sabtu, 19 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
516

Bersifat Rekomendasi, Dua Gubernur Ini Tak Ikuti Usulan Upah Dari Bupatinya

Gubernur Banten, Rano Karno (kiri), dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kanan).
Gubernur Banten, Rano Karno (kiri), dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kanan).
Gubernur Banten, Rano Karno (kiri), dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kanan).

Bogor | Kaum buruh kembali harus menelan pil pahit, setelah Pemerintah mengumumkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada 23 Oktober lalu, yang digadang-gadangkan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kini, para buruh harus menerima kenyataan, jika penetapan upah minimum sesungguhnya berada di tangan Pemerintah, meskipun direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003, Gubernur-lah yang mempunyai kewenangan menetapkan besaran upah minimum atas rekomendasi Dewan Pengupahan dan Bupati. Ketentuan tersebutlah, yang menjadi celah bagi Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Banten, yang dalam menetapkan besaran upah minimum Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, untuk tidak mengikuti usulan besaran kenaikan upah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan dan Bupati.

Berdasarkan berita yang dilansir dari dinsosnakertrans.bogorkab.go.id, usulan Dewan Pengupahan Kabupaten dan Bupati Bogor atas besaran kenaikan upah minimum untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp.2.975.000,- perbulan. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, Yos Sudrajat, Selasa (3/11/2015) lalu. Namun, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1322-Bangsos/2015 bertanggal 20 November 2015, besaran upah minimum Kabupaten Bogor yang berlaku per-1 Januari 2016 adalah Rp.2.960.325,- perbulan, atau selisih sebesar Rp.14.675,-.

Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Tangerang, yang pada awalnya Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang merekomendasikan upah minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2016 sebesar Rp.3.110.000,- perbulan. Tetapi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor : 561/Kep.519-Huk/2015, upah minimum Kabupaten Tangerang yang berlaku pertanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp.3.021.650,- perbulan, atau selisih Rp.88.350,-.

Berikut adalah bunyi ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Upah minimum sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of