Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
416

Buruh Bersusah Payah, Ketua DPR Malah Ancam Kedaulatan Negara

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Jakarta | Elemen buruh tengah berlelah-lelah, bersusah payah, berjibaku dari pagi hingga malam, hingga meneteskan keringat mencari keadilan atas upah murah yang mereka terima dari kerja keras yang tidak pernah dihargai oleh pengusaha. Namun, aparatur negara malah mewarnai negara ini dengan melanggar etika bahkan telah mengancam kedaulatan negara, ungkap koordinator Front Perlawanan Buruh (FPB), Jumat (11/12/2015).

Ia menilai, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Setya Novanto selaku ketua DPR adalah tindakan mendelegitimasi hukum, seolah apapun dapat diatur oleh seorang ketua DPR. Tindakan tersebut mendelegitimasi wibawa pemerintah baik di hadapan rakyat Indonesia maupun di hadapan dunia internasional.

Buruh saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan perlawanan supaya pemerintah mencabut PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan karena dianggap merugikan kaum buruh. Dimana dalam PP tersebut telah dihilangkannya penentuan upah minimum melalui kebutuhan hidup layak yang riil, sehingga buruh telah distagnasi oleh leluasanya kekuasaan dengan kebijakan yang mendiskreditkan hak-hak kaum buruh.

FPB menyatakan, bahwa buruh saat ini sangat menggantungkan harapan pada DPR RI agar dapat berperan aktif mendukung perjuangan kaum buruh untuk sekedar mendapatkan upah layak yang tidak kunjung mendapatkan solusi, namun skandal ‘Papa Minta Saham’ malah menyeruak dan menampar rasa keadilan negeri ini.

Ketika Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat diatur oleh segolongan orang, hal ini dapat menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Presiden, sebab ternyata ada penguasa di balik istana negara yang mengatur Presiden dan Wakil Presiden, tegas dia.

Rencana perampokan aset negara dengan enteng digunakan untuk happy-happy, main golf dan membeli jet pribadi. “Ketua DPR RI yang seharusnya menjadi pengontrol atas semua kebijakan pemerintah yang menyimpang dan merugikan negara, malah berlaku sebagai makelar dan disinyalir berusaha memotong hak negara atas bagian negara dari kontrak karya yang tentu akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara atas saham dari Ijin Usaha Pertambangan (IUP),” ungkapnya.

Untuk itu, FPB menuntut MKD DPR RI untuk menjatuhkan sanksi pemecatan Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR RI dan mendesak MKD agar memeriksa ulang Setya Novanto dalam sidang terbuka. Mengingat MKD adalah lembaga penjaga kehormatan dewan, bukan pembela pelanggar etika dan kedaulatan negara. “Lembaga DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang harus memperjungkan hak-hak rakyat, bukanlah lembaga pembagi saham atas jualan sumber daya alam strategis kepada perusahaan asing.” tandasnya. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of