Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
657

Di Kabupaten Ini, Gubernur Jabar Tak Gunakan PP 78/2015

Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.
Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.

Bandung | Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan, beberapa waktu lalu tepatnya pada 20 November 2015, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.1322-Bangsos/2015, yang ditetapkan di Bandung. Dalam SK tersebut, sebanyak 26 dari 27 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, merupakan hasil dari hitungan yang menggunakan fomula perhitungan besaran upah minimum dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Meskipun mendapatkan penolakan keras dari pelbagai daerah di Jawa Barat, diantaranya buruh Bekasi dan Karawang. Namun, Aher (sapaan Gubernur Ahmad Heryawan) tetap menggunakan rumusan dalam Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015, yaitu upah minimum baru adalah upah minimum tahun berjalan ditambah nilai inflasi (6,7 persen), dan nilai pertumbuhan ekonomi (4,8 persen), atau [UMK 2016 = UMK 2015 + 11,5%].

Akan tetapi, Gubernur Aher dalam menetapkan kenaikan besaran upah minimum di Kabupaten Ciamis melebihi 11,5 persen, yaitu tepatnya 15,83 persen dari upah minimum tahun 2015 yang ditetapkan berdasarkan SK Nomor 561/Kep.1746-Bangsos/2014 tanggal 24 Desember 2014.

Berikut adalah daftar kenaikan upah minimum dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu :

11217972_10203555290841204_4466020083194799072_n

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of