Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
570

Dianggap Putusan Ultra Petitum Partium, Kasasi Ditolak Mahkamah Agung

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung melalui putusannya Nomor 94/G/2014/PHI/PN.BDG tanggal 3 November 2014 telah menghukum PT Gemilang Jaya Makmur Pratama untuk membayar hak-hak 49 pekerjanya (Kayah, dkk) yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, selisih kekurangan upah dan upah belum bayar, yang keseluruhannya sebesar Rp.872.430.509,50.

Jaya Makmur menganggap bahwa putusan tersebut adalah Ultra Petitum Partium (putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan).

“Hakim PHI Bandung dalam hal ini telah salah menerapkan aturan hukum karena permohonan gugatan di putusan sela poin 2 keseluruhan upah yang harus dibayarkan kepada para penggugat totalnya Rp587.625.747,00 dan hal itu telah sesuai tuntutan para penggugat,” ungkap jaya Makmur dalam memori kasasi.

Sehingga menurut Jaya Makmur, bahwa Judex Facti (dalam hal ini putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri bandung) telah memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) REG, dan Rv Pasal 50.

Akar permasalahan dari sengketa hubungan industrial ini adalah ketika Gubernur Ahmad Heriyawan telah menetapkan UMK Karawang tahun 2014 sebesar Rp2.496.375,00. Penetapan upah tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2014.

Perusahaan yang beralamat di Kampung Dukuh RT. 28/007, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini terbukti membayar upah dibawah ketentuan UMK tersebut. Sebelumnya para penggugat (Kayah, dkk) melalui Serikat Pekerja SP PT. GJMP FSPK menyampaikan secara tertulis kepada perusahaan untuk melakukan perundingan upah dengan dasar hukum Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 89, 90, dan 91 ayat (1) dan (2), namun tidak tercapai kesepakatan.

Kayah dkk menyatakan, bahwa Jaya Makmur mengancam akan menutup perusahaan jika tidak mau menyepakati tawaran kenaikan upah yang ditetapkan perusahaan. Selain itu Kayah dan 48 pekerja lainnya diancam PHK tanpa dibayar hak-haknya terkait upah ataupun pesangon. Sehingga terjadilah sengketa hubungan industrial ini sampai tingkat kasasi.

Ultra Petitum Partium yang menjadi salah satu dalil PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama di persidangan kasasi ternyata tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan tersebut adalah mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dimana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.

“Alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (Jaya Makmur) tidak beralasan, sesuai fakta hukum yang terungkap bahwa Termohon Kasasi di PHK sepihak pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Pemohon Kasasi tanpa adanya kesalahan, akan tetapi Termohon Kasasi tetap hadir bekerja seperti biasa tetapi tidak dapat masuk ke perusahaan karena pintu gerbang di gembok dan ternyata Pemohon Kasasi telah merelokasi perusahaan ke tempat lain dengan jenis produksi yang sama dan Pemohon Kasasi tidak melakukan panggilan untuk bekerja di lokasi baru, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 28 ayat (2) Kepmenaker Nomor 150/Men/2000, dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Termohon Kasasi berhak atas uang kompensasi PHK, upah proses dan kekurangan upah yang belum dibayarkan, serta hak-hak lain yang seharusnya diperoleh oleh Termohon Kasasi sebagaimana telah benar diperhitungkan Judex Facti“, jelas Ketua Hakim pada tingkat kasasi, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum, saat membacakan putusan Kasasi Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2015, Selasa (21/04/2015). (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of