Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
341

Dibayar Dibawah UMK, Bidan Cari Keadilan Selama 11 Bulan Berperkara di PHI

Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)
Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)

Bekasi | Marinta Lusiana, yang telah bekerja sejak Maret 2002 dan bertugas sebagai pelaksana kebidanan di Rumah Sakit Umum Sentosa, akhirnya mengadukan nasib dirinya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, pada 16 Januari 2015 lalu yang diregister di Kepaniteraan PHI Bandung dengan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg.

Lusiana memprotes besaran pembayaran upah yang ditetapkan oleh perusahaan bidang jasa pelayanan medis yang berada di Jl. Pahlawan, No.60, Kota Bekasi tersebut. Sebab, dalam surat permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan Lusiana ke PHI, perusahaan yang berbadan hukum PT Lishar Sentosa Pratama itu, membayar gajinya sebesar Rp.1,7 juta perbulan dari yang seharusnya berdasarkan Upah Minimum Kota Bekasi tahun 2014 sebesar Rp.2,4 juta perbulan.

Namun, dalil Lusiana dianggap oleh Majelis Hakim PHI Bandung, tidaklah dapat dibuktikan. Dan sebaliknya, perusahaan telah mampu membuktikan bahwa Lusiana tengah menjalani pembinaan berupa Surat Peringatan III terhitung tanggal 24 Juli 2014. “Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat kurang cukup untuk dapat membuktikan menguatkan dalil gugatannya,” tegas Hakim Pranoto selaku Ketua Majelis Hakim, Kamis (3/12) kemarin di PHI Bandung, Jl. Surapati, No.47, Bandung.

Akan tetapi, Hakim Pranoto mempertimbangkan masa kerja Lusiana yang mencapai 12 (dua belas) tahun, haruslah dipandang sebagai kontribusi terhadap kelangsungan usaha RSU Sentosa. “Menimbang, bahwa Penggugat tentunya telah memberikan kontribusi kepada kemajuan perusahaan, dan Penggugat-pun setelah mendapat surat peringatan ke III, kembali melanggar disiplin kerja dengan tidak masuk kerja sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung 31 Agustus 2014 dengan mendapatkan hak pesangon yang seluruhnya berjumlah Rp.39,3 juta,” ujar Hakim Pranoto.

Sekedar catatan, perkara yang diajukan Lusiana sejak Januari 2015 lalu itu, baru diputus oleh Majelis Hakim PHI Bandung pada 3 Desember 2015, atau selama hampir 11 bulan. Padahal berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Majelis Hakim wajib memberikan putusan dalam waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of