Type to search

Berita

Ini Alasan Hakim Menganggap Pengunduran Diri Tidak Sah

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Samarinda | Dituduh telah mengambil tanpa ijin potongan besi siku pada 13 September 2014 lalu, Gunawan yang telah bekerja selama 4 (empat) tahun dan Hermansyah yang baru bekerja 2 (dua) tahun, diminta oleh PT Dok Pendingin untuk mengundurkan diri terhitung sejak 30 September.

Merasa tak mendapatkan hak-haknya secara adil, keduanya mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda pada 31 Maret 2015, dengan tuntutan uang pesangon sebesar lebih dari Rp.55 juta, dan upah selama tidak dipekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) bulan upah.

Dalam jawabannya tanggal 5 Mei 2015, perusahaan yang berada di Jl. Olah Bebaya, Desa Pulau Atas, Kec. Sambutan, Kota Samarinda itu, menganggap keduanya adalah mantan pekerja yang telah berakhir hubungan kerjanya berdasarkan surat permohonan pengunduran diri, serta menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada perusahaan.

Dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim PHI Samarinda yang diketuai oleh Hakim Moch. Hasyim, memberikan penafsiran atas norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai aturan yang menjadi dasar alasan PHK karena mengundurkan diri.

“Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU 13/2003, bahwa pengunduran diri merupakan tindakan sukarela dari pekerja/buruh untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pengusaha. Latar belakang pengunduran diri dalam ketentuan tersebut, antara lain disebabkan karena pekerja merasa tidak cocok dengan perusahaan, atau pekerja memperoleh pekerjaan ditempat lain,” ujar Hakim Hasyim, Kamis (2/7/2015).

Hakim Hasyim menjelaskan, bahwa pengunduran haruslah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Tidak terpenuhinya mekanisme pengunduran diri tersebut, maka pengunduran diri yang terjadi menjadi batal demi hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 UU 13/2003.

Lebih lanjut Hakim Hasyim menegaskan, ketentuan yang menyatakan pengunduran diri batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 162, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada pekerja/buruh, karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui apakah pengunduran diri dilakukan secara sukarela atau ada unsur paksaan dari pengusaha atau itikad buruk pekerja/buruh.

Terhadap dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara PHK Gunawan dan Hermansyah dengan PT Dok Pendingin, ternyata tidak terpenuhinya permohonan pengunduran diri seperti yang disyaratkan dalam Pasal 162 UU 13/2003. “Menimbang, bahwa surat pengunduran diri para Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2014, bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 30 September 2014, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan antara para Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 jo Pasal 170 UU 13/2003, tentang ketentuan mekanisme pengunduran diri yang diatur tidak terpenuhi, maka pengunduran diri para Penggugat tersebut batal demi hukum,” tutur Hakim Hasyim, membacakan pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smr itu.

Atas pertimbangan demikian, akhirnya Majelis Hakim PHI Samarinda, menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan, yang besaran keduanya berjumlah Rp.48 juta. (***Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *