Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
671

Inilah Catatan Kelam Perburuhan Menurut LBH Jakarta

Ilustrasi. (foto: mediabahri.com)
(foto: mediabahri.com)
(foto: mediabahri.com)

Jakarta | Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, terdapat kenaikan yang cukup signifikan terkait laporan pengaduan persoalan hubungan kerja pada tahun 2015. LBH mencatat sepanjang 2015 masih banyak pelanggaran struktural atas kesejahteraan buruh dan kebebasan berserikat.

Di lembaga tersebut, pengaduan terkait persoalan hubungan kerja terdapat 115 pengaduan pada tahun 2014, sementara pada tahun 2015 meningkat menjadi 126 pengaduan. Ini tandanya kondisi perburuhan di Indonesia terus menuai konflik berkepanjangan yang tidak berkesudahan. Pemerintah pun seakan kewalahan untuk menyeimbangkan dan menstabilkan hubungan kaum pemodal dengan kaum buruh/pekerja.

Pengaduan hak normatif meningkat dari 71 pengaduan di tahun 2014, menjadi 72 pengaduan pada tahun 2015. Sedangkan pelanggaran hak berserikat di tahun 2014 dan 2015 tetap sama, yaitu 7 pengaduan. Sementara jumlah pencari keadilan mengalami peningkatan, dimana tahun 2014 terdapat 173 pencari keadilan dan di tahun 2015 sebanyak 1847 pencari keadilan.

Dari refleksi berbagai kasus yang diadukan ke LBH Jakarta, pengaduan persoalan hak normatif buruh beririsan dengan hak berserikat. Salah satunya adalah perjuangan Serikat Buruh Kerakyatan Honda Prospect Motor (Serbuk HPM) dalam upaya pencatatan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Karawang yang ditolak dengan alasan yang dibuat-buat.

LBH Jakarta menilai bahwa proses diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan tidak partisipatif dan memiskinkan buruh. Dimana dalam PP Pengupahan kenaikan upah buruh ditentukan oleh KHL yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali. Sementara yang diutamakan adalah rumus inflasi dan pertumbuhan ekonomi, padahal kebutuhan hidup layak adalah unsur yang harus menjadi aspek rill di kehidupan kaum buruh.

Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa menyatakan bahwa komitmen Jokowi untuk mewujudkan kerja layak, hidup layak, upah layak menjadi tidak relevan dengan dampak yang diakibatkan oleh PP tersebut.

Keterlibatan aktif institusi kepolisian dan TNI dalam memberangus kebebasan berserikat dilegitimasi oleh Instruksi Presiden No 9 Tahun 2013. Inpres ini memberikan mandat kepada kepolisian untuk memantau proses penentuan dan pelaksanaan upah serta menjaga dan menjamin terciptanya situasi keamanan serta ketertiban masyarakat.

Pada saat aksi penolakan terhadap PP Pengupahan, polisi pun kerap bertindak represif terhadap aksi yang dilakukan serikat buruh dengan merusak mobil komando, menyemprotkan gas air mata, memukuli buruh, dan menangkap 22 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 orang pengabdi bantuan hukum.

“Polisi semakin arogan dalam membatasi kemerdekaan berserikat yang dilakukan oleh buruh. Pendekatan yang dilakukan polisi ke buruh sangat repsresif, hal itu berbanding terbalik dengan sikap polisi ke pengusaha. Terbukti laporan buruh atas pelanggaran ketenagakerjaan tidak pernah diproses secara serius. Untuk itu, buruh sangat memerlukan jaring pengaman, dan tanpa komitmen yang serius dari pemerintah, buruh akan terus menerus menjadi korban kebijakan dan perilaku aparat yang diskriminatif dan eksploitatif.” ujar Alghiffari.

Meskipun dalam janji kampanyenya Jokowi menawarkan konsep Nawa Cita (9 cita), yang salah satunya terdapat janji Jokowi untuk memberikan perlindungan kepada buruh, termasuk didalamnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan pekerja migran di luar negeri. Namun menurut Alghif, yang terjadi justru sebaliknya. Ia mencontohkan kasus outsourcing yang terjadi di BUMN, penetapan PP Pengupahan yang justru menjadi bumerang bagi buruh untuk mendapatkan hidup layak, begitu juga dengan RUU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan Revisi UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri yang tidak menjadi prioritas.

“Buruh memerlukan jaring pengaman, dan tanpa komitmen yang serius dari pemerintah, buruh akan terus menerus menjadi korban kebijakan dan perilaku aparat yang diskriminatif dan eksploitatif” pungkasnya. (**ef)

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
adminboherpeka Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
herpeka
Guest
herpeka

Pak saya ingin sharing.
bahwa salah satu hak-hak buruh setelah
Keluar atau tidak lagi bekerja di suatu perusahaan adalah mendapatkan
Dana jamsostek. Dan untuk itu kita memerlukan packlaring.
Akan tetapi di salah satu mini market ternama ( simerah )di indonesia ini..
Karyawan yang resign. Harus menunggu 3 bulan.untuk mendapatkan packlaring.
Dan perusahaan tidak mau memberikan surat referensi apapun untuk pencairan dana tersebut.
Sehingga terkesan menyiksa orang yang meninggalkan perusahaannya.
Terimakasih.