Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
350

MA : Alasan PK United Waru Biscuit Manufactory Irrelevant Dipertimbangkan

Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta | Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. United Waru Biscuit Manufactory tidak dibenarkan Mahkamah Agung. “Tidak terdapat kekhilafan hakim dalam Putusan Kasasi No. 051 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 25 Februari 2011, yang menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 01 September 2010 No. 71/G/2010/PHI.Sby,” ujar Ketua Majelis Djafni Djamal, S.H., M.H., saat membacakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 171 PK/Pdt.Sus/2012, Senin (2/11/2015).

Perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, yang beralamat di Jalan Raya Waru Nomor 29, Sidoarjo ini, sebelumnya telah digugat oleh 106 pekerjanya (Susilowati, dkk) karena dianggap telah merugikan hak-hak pekerja. Diantaranya, bahwa sebagai Pekerja Jangka Waktu Tertentu, Susilowati dkk, tidak pernah diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) selama menjalin hubungan kerja dengan Perusahaan PT. United Waru Biscuit Manufactory dan tidak diikut sertakan dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Selain itu, 106 pekerja tersebut mempertanyakan kejelasan status hubungan kerjanya oleh karena mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun pada perusahaan, namun diperlakukan tidak adil terkait hak-hak mereka.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam amar putusannya menyatakan, diantaranya: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diberlakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo Kepmenakertrans No.Kep.100/Men/VI/2004; Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2010 ; dan menghukum Tergugat membayar upah selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2009 serta Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp.2.085.703.000,-.

Merasa keberatan dengan putusan tersebut, pasca mengajukan kasasi, PT United Waru Biscuit Manufactory pun mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Dalam dalil Peninjauan Kembali-nya tersebut, perusahaan menilai, bahwa Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan apa yang menjadi dasar substansi perkara yang nyata-nyata menyangkut tentang gugatan Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sedangkan Anjuran Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo No.560/5150/404.3.3/2009, tanggal 31 Desember 2009, yang dijadikan dasar lampiran gugatan Para Penggugat adalah nyata-nyata hanya menyangkut anjuran tentang Perselisihan Hak.

Dengan alasan itu, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi pada amar Putusan angka ke-4 yang berbunyi : “Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2010” adalah merupakan Putusan yang tidak berdasar hukum.

Di samping bertentangan dengan Anjuran Mediator sendiri tentang Perselisihan Hak, juga Putusan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang–Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : “Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh“, tegas Pemohon Peninjauan Kembali (PT. United Waru Biscuit Manufactory).

Dengan alasan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali meminta majelis hakim untuk menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan para Penggugat Konpensi (Termohon Kasasi) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Namun, Majelis Hakim dalam perkara peninjauan kembali tersebut berpandangan lain. Majelis Hakim berpendapat, setelah meneliti secara saksama, alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 9 Juli 2012 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 30 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan (Judex Juris/Judex Facti), ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dijadikan alasan Peninjauan Kembali.

“Alasan-alasan Peninjauan Kembali ternyata sudah pernah diajukan baik dalam jawaban maupun dalam memori kasasi, dan sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya maupun oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Februari 2011 Nomor 051 K/Pdt.Sus/2011, oleh karenanya irrelevant untuk dipertimbangkan” ujar ketua majelis. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of