Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
385

MEA Meredam Buruh, Kapolri: Tuntutan Adalah Hak Konstitusi

ilustrasi (foto: bantuanhukum.co.id)
ilustrasi
(foto: bantuanhukum.co.id)

Jakarta | Tenaga kerja di dalam negeri tidak bisa lagi menuntut keinginannya sesuka hati karena perusahaan bisa sewaktu-waktu menggantinya dengan tenaga kerja asing. Hal ini terjadi karena globalisasi ekonomi yang sudah tidak bisa disangkal lagi. Setiap negara dan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya harus dapat menerima dan menghadapi globalisasi, terlepas suka tidak suka maupun ingin atau tak ingin. Hal inilah yang menjadi kecemasan sebagian besar kalangan buruh di tanah air tercinta ini, pasalnya di penghujung tahun 2015 Indonesia telah resmi memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Mainan Indonesia (APMI) Sudarman Wijaya, “jika dilihat dari sisi tenaga kerja, MEA akan menjadi tempat bersaing tenaga kerja dalam negeri dan tenaga asing. Pasar bebas ASEAN dinilai akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya adalah di sektor padat karya. Buruh dalam negeri tak bisa seenaknya melakukan demo dan menuntut yang macam-macam”, ujarnya di Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Ia pun mengatakan, dari sisi tenaga kerja jauh lebih bagus. Sekarang yang mendikte kita kan serikat buruh. Tapi pada saat MEA, tidak bisa lagi karena pasar sudah terbuka dan kita bisa memilih, tegasnya.

“Kita di manufaktur, MEA itu bagus. Karena dengan adanya MEA ini, mereka (pekerja asing) bisa bekerja di Indonesia, bikin produk kita lebih kreatif dan bagus. Kita sekarang cuma bergantung dengan buruh Indonesia saja tapi bisa bandingkan dengan buruh dari luar,” katanya.

Namun, berbeda halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Jenderal Badrodin Haiti dalam orasi ilmiahnya pada rapat senat terbuka di Kampus Daussalam, Banda Aceh, akhir bulan lalu. Ia mengatakan, unjuk rasa dan mogok kerja adalah hak konstitusi buruh dalam memperjuangkan kesejahteraannya. Dalam konteks lahirnya MEA di sisi lain akan melahirkan masalah hubungan industrial. Seperti masalah penetapan upah minimum, produktivitas, dan lain sebagainya.

Lahirnya MEA, bisa merupakan titik awal kembali lahirnya gejolak buruh di Indonesia. MEA tidak menutup kemungkinan akan melahirkan angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi karena semakin terbukanya pekerja asing dan investor asing masuk ke Indonesia. Sementara tenaga kerja lokal akan semakin terdiskreditkan, karena ukuran pengusaha bukanlah bagaimana bersama-sama membangun bangsa yang cerdas dan makmur secara ekonomi, tapi ukuran pengusaha yang utama adalah masalah untung rugi secara materi.

Untuk itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang benar-benar memproteksi pekerja kita dari gempuran high skill labor dari luar negeri, demi melindungi buruh Indonesia dari dampak negatif masuknya buruh asing yang berketerampilan tinggi, tentunya dengan musyawarah demokrasi yang baik, tidak sepihak, dan mengutamakan kepentingan bangsa. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of