Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
705

Mendalilkan Nebis In Idem, Permohonan Kasasi Cacat Formil

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Jakarta | Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Hal itulah yang harus dihadapi oleh PT Lambang Jaya, yang beralamat di Jalan Raya Haji Mena Km.14 Nomor 165, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Melalui kuasa hukumnya, PT Lambang Jaya merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 03/PDT.SUS/2014/PHI.PN.TK, yang memvonis PT Lambang Jaya untuk membayar hak-hak 2 orang pekerjanya yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang proses 6 bulan upah, yang keseluruhannya sebesar Rp49.087.500,00.

Dasar putusan yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama tersebut adalah karena PT Lambang Jaya (tergugat) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada 2 orang pekerjanya (Juliyadi dan Kusnanto) dengan tidak memenuhi ketentuan pasal 151 ayat (3), 155 ayat (2) dan 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dengan sendirinya kebijakan PT Lambang Jaya yang telah mem-PHK Para Penggugat adalah tidak sah atau batal demi hukum.

Merasa keberatan dengan putusan pengadilan tersebut, PT Lambang Jaya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.Sus/2014/PHI.PN.TK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 3 April 2014.

Salah satu dasar yang menjadi dalil permohonan kasasi PT Lambang Jaya adalah bahwa gugatan yang diajukan berupa gugatan Nebis In Idem (sudah pernah disidangkan dan diputuskan).

Lambang Jaya berpendapat, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat (dalam hal ini Juliyadi dan Kusnanto bersama kuasa hukumnya Mulyadi, S.H., Pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dalam perkara ini telah menjadi “Nebis In idem” dikarenakan pada perkara yang sama Penggugat telah mengajukan gugatan dengan urusan perkara Nomor 09/PDT.SUS/2014/PHI.PN.TK.

“Perkara tersebut telah pernah diputuskan pada tanggal 9 Desember 2013 dengan perkara Nomor 09/Pdt.Sus/2013/PHI.PN.TK. perkara yang sama tidak dapat disidangkan dua kali, termasuk mengajukan gugatan yang sedang dilangsungkan pemeriksaan dan atau telah mendapat putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga hal ini telah melanggar ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 1917,” tutur Lambang Jaya dalam permohonan kasasinya.

Lambang Jaya pun berpendapat, seharusnya para penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung bila ternyata putusan Nomor 09/Pdt.Sus/2013/PHI.PN.TK tidak sesuai prosedur.

Namun, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili permohonan kasasi PT Lambang Jaya beranggapan, oleh karena memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 3 April 2014, sedangkan permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 19 Maret 2014, sehingga pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan memori kasasi, sebagaimana tertuang dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

“Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung,” ujar Ketua Majelis Hakim, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Senin (29/09/2014) saat membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2014. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of