Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
630

Mutasi Kerja Tidak Sah, Kasasi Sinar Alam Permai Ditolak

Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)
Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)

Jakarta | Mutasi kerja yang dilakukan oleh PT. Sinar Alam Permai, yang berkedudukan di Jl. Pelabuhan CPO Tanjung Kalap, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupeten Kotawaringin Barat, Palangkaraya, terhadap karyawannya Yuda Armada yang bekerja di Departemen Operasional, Bagian Shipping (Jabatan Foreman) menuai konflik hukum sampai pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan dimutasikannya Yuda Armada ke tempat kerja barunya bagian Security, Sinar Alam Permai dinyatakan oleh hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya bahwa mutasi kerja yang dilakukannya tidak sah menurut hukum, dikarenakan mutasi dilakukan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pasal 13 ayat (3) dan (4) PKB menyatakan: “Mutasi harus dikomunikasikan kepada pekerja oleh atasannya dan personalia, sesuai keputusan pimpinan perusahaan. Dalam hal pemutasian pekerja, yang bersangkutan akan diberitahukan terlebih dahulu sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelumnya baik secara lisan ataupun tertulis (minimal 1 minggu sebelum berlakunya masa mutasi oleh pihak personalia perusahaan.”

Hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plk memerintahkan Sinar Alam Permai untuk mempekerjakan kembali Yuda Armada kebagian semula, dan memerintahkan perusahaan untuk melakukan proses ulang mutasi sesuai PKB pasal 13. Selain itu, Sinar Alam Permai harus mencabut kembali Surat Pemutusan Hubungan Kerja Yuda Armada karena telah melanggar pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebelumnya kedua belah pihak telah mengupayakan penyelesaian perselisihan mutasi ini dari mulai tingkat perundingan bipartit, mediasi, sampai di tingkat pemberian anjuran oleh Dinaskertrans Provinsi Kalimantan Tengah, namun tidak tercapai kesepakatan yang mendamaikan antara kedua belah pihak.

Dalam memori kasasinya, Alam Permai menganggap bahwa gugatan yang diajukan Yuda Armada ke PHI Palangkaraya tidak jelas/kabur (obscuur libels) dan membantah telah melanggar pasal 13 ayat (3) dan (4) PKB.

“Proses Mutasi sudah dilakukan komunikasi dengan baik dari Atasan (Head Departement Shipping) dan Personalia (Head PGA) kepada Pekerja (Yuda Armada) sesuai keputusan pimpinan perusahaan, serta berdasarkan keterangan dan bukti yang ada. Mediator memberikan pertimbangan hukum bahwa sesungguhnya mutasi tersebut secara hukum tidak bertentangan dengan Pasal 13 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama tahun 2012-2014″, ungkap Sinar Alam Permai dalam memori kasasi.

Perusahaan Alam Permai menyatakan, mengingat bahwa sampai saat ini belum ada Peraturan Perundang-undangan baik PP, Keputusan Menteri, atau UU lainnya yang mengatur secara khusus tentang mutasi, maka harus mengacu pada PKB yang telah disepakati bersama, yang mana PKB tersebut telah teregistrasi di Disnakertrans Nomor 02/DTT/PKB/HIP-HI/XI/2012 khususnya Pasal 13 ayat 2 yaitu: “Mutasi merupakan Hak Perusahaan Sepenuhnya

Alam permai menganggap bahwa Judex Facti (dalam hal ini putusan a quo PHI Palangkaraya) hanya mempertimbangkan 3 bukti surat dari 31 jumlah bukti surat, sehingga majelis hakim telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh ketentuan pasal 100 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Majelis Hakim dianggap telah lalai mempertimbangkan unsur hukum pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) yang berbunyi “Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan dan ia dilarangakan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan meluluskan lebih dari apa yang dituntut.”

Namun dengan berbagai pertimbangannya, “Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi PT. Sinar Alam Permai tersebut harus ditolak,” ujar ketua majelis Hakim, Dr.Yakup Ginting, S.H., M.H., M.Kn saat membacakan putusan kasasi Nomor 412 K/PDT.SUS-PHI/2015, Kamis (30/06/2015).

“Berdasarkan bukti surat yang diajukan Yuda Armada (penggugat) dan PT. Sinar Alam Permai (Tergugat) terbukti bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan (4) Perjanjian Kerja Bersama dan akibatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga tidak sah karena tidak hadirnya Penggugat karena mutasi yang tidak sah,” ujarnya. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of