Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
325

Pekerja dan Pengusaha Kompak Uji Materi Formula Perhitungan Upah

Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.
Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.

Batam | Keberadaan formula perhitungan penetapan besaran upah minimum yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tak hanya menuai protes pihak pekerja tetapi juga kalangan pengusaha.

Sebelumnya, sebanyak 113 pekerja dari 50 perusahaan di Jawa Barat dan Jawa Timur yang menamakan dirinya Aliansi Buruh Tanpa Nama (Abutama), Selasa (8/12) telah mengajukan uji materi Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah buruh tersebut menilai, Pasal 88 ayat (4) tidak secara tegas mengatur perhitungan besaran upah minimum yang berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar MK menyatakan penetapan besaran upah minimum adalah terdiri dari nilai KHL ditambah nilai produktivitas makro dan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian pada Kamis (11/12) pekan lalu, sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan beberapa federasi serikat pekerja lainnnya yang menamakan diri Gerakan Buruh Indonesia (GBI) mendaftarkan permohonan judicial review PP 78/2015 ke Mahkamah Agung (MA). Mereka beralasan, PP tersebut bertentangan dengan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Alasannya adalah karena formula perhitungan upah minimum baru, yang terdiri dari akumulasi upah minimum tahun berjalan ditambah nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hanya akan mengembalikan buruh kepada rezim upah murah dan memiskinkan kaum buruh secara struktural.

Kini, aspirasi penolakan formula perhitungan besaran upah dalam PP 78/2015, juga datang dari 102 pengusaha industri kecil dan menengah di Kepulauan Riau. Melalui Ketua Kamar Dagang dan Industri Kepri, Makruf Maulana, mereka menginginkan adanya klasifikasi upah minimum kota (UMK), sehingga tidak membebani sektor usaha kecil dan menengah serta usaha pemula. “Jika penerapan UMK dipukul rata seperti yang berlaku saat ini, maka industri kecil dan menengah takkan sanggup memenuhinya,” kata Makruf, Minggu (27/12) kemarin.

Menurut dia, tidak semua pihak mampu membayar upah pekerja sesuai upah minimum yang ditetapkan Gubernur. Itu tidak hanya terjadi di Kepri, menurutnya juga terjadi di Jawa Timur ada 48 usaha yang meminta penangguhan upah. Sedangkan di Jawa Barat, ada sebanyak 97 usaha. “Itu fakta. Bukan saya mengarang,” katanya.

Jika menggunakan formulasi yang ada dalam PP 78/2015 dimana tiap tahun kenaikan rata-rata upah minimum mencapai 11,5 persen sampai 13 persen, berdasarkan hitungannya, pada 2020 upah di Batam sudah mencapai Rp.5,5 juta perbulan. Lebih lanjut, kata ia, usaha kecil dan menengah mesti diproteksi. “Dalam situasi krisis, seperti 1998, usaha kecil menengah yang menyelamatkan kita,” katanya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of