Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
474

Pembangunan Ekonomi Berbasis Modal, Belum Mampu Menyelesaikan Masalah Ketenagakerjaan

ilustrasi
ilustrasi

Sampai saat ini masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi sebagian masyarakat Indonesia masih terus menjadi persoalan mendasar, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan ekonomi yang berbasis modal tidak mampu menyelesaikan seluruh masalah ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja, pengangguran, dan kemiskinan.

Masalah perekonomian bukan hanya menyangkut masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak tetapi juga terletak struktur lapangan kerja dan status pekerjaan, tingkat upah dan penghasilan yang relatif rendah terhadap kebutuhan hidup layak, masalah kompetensi dan produktivitas yang kurang dapat bersaing, dan masalah ketenagakerjaan lainnya yang saling kait-mengkait. Rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari tingkat pendidikan dan pelatihan akan mempengaruhi daya saing perekonomian.

Dengan adanya hal ini, terbukti adanya ketidakberfungsian Peraturan Perundang-Undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Seharusnya PP tersebut yang merupakan pelaksana dari UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bisa menghasilkan kualitas daya saing tenaga kerja di Indonesia. Namun, kenyataan yang terjadi dari mulai sejarah perkembangannya di Indonesia masalah ketenagakerjaan terus menuai konflik yang tidak berkesudahan. Strategi pembangunan ekonomi dan investasi di Indonesia, yang mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis modal, ternyata tidak mampu mengatasi masalah kesempatan kerja, pengangguran, dan kemiskinan. Hal ini antara lain karena Indonesia adalah negara yang perekonomiannya kelebihan tenaga kerja (Labor Surplus Economic), sehingga pertumbuhan ekonomi tidak serta merta berdampak secara signifikan mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Masalah ketenagakerjaan mempunyai kaitan yang luas dengan penciptaan iklim usaha, keamanan, kestabilan, kebijakan, dan peraturan perundangan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal-hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat proses produksi barang dan jasa termasuk supply dan distribusi, serta bagi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Rendahnya kualitas SDM disebabkan terutama oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang lebih berorientasi pada “supply driven”, sehingga terjadi kesenjangan (gap) dan ketidak-cocokan (mis-matching) antara penawaran (supply) dengan permintaan (demand) yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan terjadinya pengangguran. Disamping sumber daya manusia, lapangan kerja yang tersedia tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat dari tahun ketahun.

Akibat sempitnya lapangan kerja yang tersedia mendorong pencari kerja khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melakukan migrasi untuk mencari hidup di negara lain. Tingginya penghasilan/gaji yang diperoleh juga menjadi daya dorong terjadinya migrasi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori klasik push-pull yang menjelaskan bahwa daya tarik di negara tujuan dan daya dorong di negara asal menyebabkan mobilitas penduduk untuk mencapai tujuaannya .

Selanjutnya, Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, Pertama, setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; Kedua, setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang adil; Ketiga, setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama; Keempat, setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaanya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

Landasan yuridis tersebut merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi dan dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, untuk memehuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan maka sangat dibutuhkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengakomodasi semua kepentingan. Nampaknya benar pendapat Einstein, bahwa ketika teori sudah bertentangan dengan fakta, maka rubahlah faktanya. Sehingga pemerintah dalam hal ini, yang utama adalah menilai dan merubah fakta bukan menebarkan janji politik ataupun janji konstitusional. (*f)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of