Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
394

Pemidanaan Pengusaha, Pernah Menjadi Harapan Besar Majelis Hakim MA

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Pengabaian terhadap ketentuan UMR merupakan tindak kejahatan. Di tengah kondisi negara yang diwarnai banyak pengangguran dan rakyat berkekurangan untuk mendapatkan pencairan, banyak penyalahgunaan keadaan. Terutama penyalahgunaan tersebut kerap dilakukan pengusaha.

Hal ini pernah menjadi harapan majelis hakim Mahkamah Agung yang pernah memutuskan vonis kasasi. Vonis kasasi itu dipimpin ketua majelis hakim Zaharuddin Utama, dengan anggota majelis Prof Dr. Surya Jaya dan Prof Dr. Gayus Lumbuun dalam perkara Nomor 687 K/Pid.Sus/2012. Menurut anggota majelis hakim, Gayus Lumbuun, di Jakarta, Rabu (24/4/2013), hukuman pidana itu diberikan atas dasar pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, yakni Pasal 90 Ayat (1) dan Pasal 185 Ayat (1).

Hukuman minimal yang diberikan itu merupakan tahap awal sebagai pembelajaran masyarakat. Ke depan, pengusaha yang melakukan kejahatan serupa dan dilaporkan, akan dikenakan sanksi.
”Kami berharap putusan ini memberikan efek jera agar pengusaha tidak menyalahgunakan keadaan dan menaati aturan upah minimum. MA masih bisa diharapkan sebagai benteng terakhir untuk memperjuangkan hak buruh,” ujarnya.

Telah menjadi kasus yang lumrah para buruh menggugat ke pengadilan hubungan industral karena pengusaha tidak membayar gajinya sesuai ketantuan UMK atau dibawah ketentuan UMK. Namun, prosesnya teramat panjang dan kadang bertele-tele, bahkan bisa diputuskan secara sepihak karena negeri ini sudah terlalu korup. Padahal tindak pidana ketenagakerjaan bisa termasuk pada hukum publik, karena secara konstitusional mengkebiri rakyat kecil untuk tidak mendapatkan upah layak yang telah dijamin secara konstitusi.

Kalau kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan negara ini, harusnya kita sepakat bahwa negara ini bukan tempat untuk kaum borjuis ataupun kapitalis, tapi negeri ini adalah negeri yag mampu hidup berdikari menyejahterakan rakyatnya tanpa intervensi dari manapun.

Pada dasarnya, UU Ketenagakerjaan adalah untuk membentengi para pengusaha kalau ingin menjalankan usahanya di Indonesia harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, pengusaha yang berkiprah di Indonesia jangan mengkebiri rakyat kecil, dan jangan berlaku sewenang-wenang terhadap para buruh/pekerja. Untuk itulah, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan sesuai dengan tujuan negara paling hakiki, yaitu menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah amanat yang tercantum dalam konstitusi kita.

Kalaupun pengusaha tidak mau menuruti ketentuan yang berlaku, kasarnya janganlah menjalankan usahanya di Indonesia. Dan benteng akan hal itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh birokrat atau orang-orang yang duduk dalam kekuasaan. Namun, tindak pidana dalam ketenagakerjaan terkesan menjadi hal yang tabu dan jarang muncul ke permukaan, padahal pengingkaran terhadap hal itu merupakan pelanggaran undang-undang yang mempunyai implikasi hukum publik bagi perusahaan yang bersangkutan.

Sanksi bagi perusahaan yang melanggar menurut Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Disini jelas sekali bahwa membayar upah sesuai ketentuan UMK hukumnya adalah wajib. Bagaimana jika perusahaan merasa tidak mampu membayar sesuai UMK? Dalam ayat (2) disebutkan “Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagi perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan UMK bisa dikenakan sanksi pidana atau denda. Sanksi bagi Pengusaha yang melanggar ketentuan UMK tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan ” Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana Kejahatan”

Bagi perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan UMK tidak secara langsung dikabulkan. Kepada perusahaan yang bersangkutan akan dilakukan audit keuangan oleh akuntan publik. Jika ternyata perusahaan tersebut berbohong, bahwa perusahaannya ternyata sehat maka pengusaha terancam dengan hukuman pidana atau denda karena telah melanggar undang-undang.

Namun tampaknya Pemerintah terkesan gugup melakukan ini, apalagi PP 78/2015 tentang Pengupahan yang baru saja dikeluarkan akhir tahun ini sangatlah kontroversial dan terlalu mementingkan kaum pemodal dengan membatasi kenaikan upah yang rumus utamanya adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara kebutuhan ekonomi dipastikan semakin tinggi. Seharusnya peraturan itu dibuat berdasarkan analisis jangka panjang, yakni bagaimana dampak sosial-ekonomi ke depan terhadap rakyat kecil. Dan seharusnya ukuran itu bukan ditilai dari mahligai kekuasaan semata, tapi survey lapangan atas kebutuhan hidup layak benar-benar kongkret dan dijadikan landasan acuan yang jelas. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of