Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
429

Peringati Hari Buruh Migran, SPILN Uji Aturan Penuntutan PPTKIS ke MK

SPILN saat aksi di Bundaran HI. (dok. konfrontasi.com)
SPILN saat aksi di Bundaran HI. (dok. konfrontasi.com)

Jakarta | Di hari Buruh Migran Internasional, Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) melalui Ketua Umumnya, Imam Ghozali, akan mendaftarkan permohonan pengujian Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jum’at (18/12) siang nanti.

Melalui juru bicaranya, Sujarwo, SPILN mempersoalkan tidak adanya ketegasan aturan dalam upaya penyelesaian kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan (BNP2) TKI, maupun di Kementerian Ketenagakerjaan. “Apakah selama ini ada dasar hukumnya bagi BNP2TKI untuk menggelar mediasi antara TKI dengan perusahaan penempatan tenaga kerja?,” tandas Jarwo di Jakarta, Kamis (17/12) malam melalui pesan singkat.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, terdapat banyak kasus TKI yang perusahaan penempatannya tidak memenuhi seluruh kewajibannya. Seperti, jenis pekerjaan diperjanjian penempatan dengan prakteknya berbeda. Lalu tidak ditempatkan di negara tujuan yang telah disepakati, dan ada juga yang tidak jadi diberangkatkan.

Hal tersebut menurut Jarwo, telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 39/2004. Sehingga, perusahaan penempatannya bisa dituntut. “Kami diberikan ijin untuk menuntut oleh undang-undang, tetapi tidak dijelaskan kemana saja nuntutnya,” ujar laki-laki mantan TKI Pelaut tersebut. “Sekarang kami meminta kepada MK, agar kasus TKI yang tidak bisa diselesaikan melalui BNP2TKI atau Kemenaker, dapat diajukan upaya penuntutan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu pengadilan hubungan industrial,” tegas Jarwo.

Ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004, memang hanya mengatur penyelesaian kasus TKI dengan PPTKIS diselesaikan di Dinas Tenaga Kerja. Berikut petikannya : Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

Dalam permohonan yang ditanda-tangani oleh Kuasa Hukum SPILN, Iskandar Zulkarnaen, pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai : “Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat mengajukan gugatan perselisihan hak akibat tidak dipenuhinya hak-haknya yang tertuang dalam perjanjian penempatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dengan syarat telah dilaksanakan musyawarah namun tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak musyawarah, dan telah dilakukan upaya penyelesaian di instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah”. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of