Type to search

Sekitar Kita

PHK Berdalih Efisiensi Kembali Terjadi, Dimanakah Posisi Putusan MK?

Share
ilustrasi

ilustrasi

Gunung Kidul | Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan tanpa melewati Standar Operasional (SOP) kembali terjadi di Mijahan, Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tiga buruh di salah satu perusahaan pengolahan gaplek di Mijahan telah dipecat perusahaan tanpa diawali dengan Surat Peringatan satu pun.

Ketiga buruh ini tidak mendapatkan penjelasan mengenai penyebab mereka dipecat, pada 8 Desember 2015 silam. Meski demikian mereka bertiga dikabarkan tetap mendapatkan hak pesangon satu bulan gaji, hanya saja hingga kini belum diterima. Sementara alasan perusahaan, ketiga buruh ini dipecat karena demi efisiensi perusahaan.

Padahal, perusahaan seharusnya tak boleh lagi melakukan PHK terhadap pegawainya bila PHK itu hanya berdalih embel-embel demi efisiensi perusahaan. Hal ini sesuai dengan penilaian Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa pemutusan hubungan kerja dengan dalih reorganisasi dan efisiensi merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur seputar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa PHK hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen dan sebelumnya perusahaan melakukan sejumlah langkah terlebih dahulu dalam rangka efisiensi.

Dalam pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tersebut menyatakan, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur), tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4).” Perusahaan harus memberi tahu karyawan sebelum PHK dilakukan dan alasan PHK. Pada perusahaan tertentu, pemberitahuan ini dilakukan 30 hari sebelum PHK.

Walaupun PHK merupakan pilihan terakhir perusahaan sebagai upaya efisiensi, seharusnya perusahaan menempuh dulu beberapa upaya dalam rangka efisiensi tersebut. Upaya-upaya tersebut termaktub dalam putusan MK, seperti diantaranya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, mengurangi shift, mengurangi jam kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu, dan lain-lain.

Hal senada pun pernah disampaikan Manta Ketua MK, Mahfud MD. Ia menyatakan, bahwa perusahaan yang hanya tutup sementara tidak boleh memecat pegawainya, sehingga alasan efisiensi saja tidak dapat dijadikan alasan PHK.

Sementara itu, Sekretaris DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Gunung Kidul, Agus Budi Santoso pada Jumat (11/12/2015), menyatakan bahwa SPSI akan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan tersebut, sekaligus melaporkan soal ini ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Gunung Kidul.

“Ini merupakan bentuk advokasi kami kepada buruh, karena PHK kepada ketiga buruh ini dikhawatirkan menjadi salah satu embrio negatif menjelang akan diterapkannya UMK 2016,” tuturnya. (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *