Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.136

Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Meningkat, Upah Distagnasi

Kerangka Pikir Produktifitas (foto: slideshare.net)
Kerangka Pikir Produktivitas (foto: slideshare.net)
Kerangka Pikir Produktivitas
(foto: slideshare.net)

Menjelang akhir tahun, kaum buruh kembali disibukan oleh perjuangan kelas paling dasar untuk menentukan upah minimum di tahun berikutnya. Saat ini, buruh menuntut kenaikan upah minimum 2016 sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan tentunya harus diukur dengan persentase produktivitas tenaga kerja selama beberapa tahun terakhir.

Salah satu alasan yang biasa dipakai dan membuat citra buruh buruk, adalah produktivitas yang rendah. Apa yang dimaksud dengan produktivitas di sini adalah kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan barang produksi. Alasan itu bertentangan dengan persentase data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Kalau dilihat, produktivitas tenaga kerja industri Indonesia selama 2005-2013 saja cenderung mengalami peningkatan.

Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja (persen)

Sektor

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata

Total

7,5

2,6 2,3 3,2 2,3 3,8 7,9 1,7 6,0

4,1

Indstri Pengolahan

-0,2 0,7 2,6 1,4 0,7 -2,7 -1,6 -1,6 10,2

1,1

Industi Pengolahan Besar-Menengah 0,2 -0,3 7,7 0,4 8,7 4,0 4,4 3,0 10,2

4,3

Sumber: Dihitung dari data BPS (Akun Nasional dan Statistik Industri Pengolahan)

Mengamati pergerakan tingkat upah dan produktivitas dari perekonomian secara keseluruhan dan sektor pengolahan, terlihat bahwa Indonesia mengikuti tren global dalam hal ketidaksesuaian antara upah dan produktivitas. Tingkat upah riil yang stabil dari tahun ke tahun terjadi ketika produktivitas yang terus meningkat. Walaupun tren ini terjadi, analisis panel data antar sub-sektor industri besar-menengah menunjukkan korelasi positif antara upah riil dan produktivitas. Temuan di industri besar-menengah ini mencerminkan keadaan ideal di mana upah riil meningkat ketika ekonomi secara keseluruhan (serapan tenaga kerja dan nilai tambah) bertumbuh.

Namun ironisnya, mengapa unsur utama produktivitas ini dihilangkan dalam rumusan upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015? bahkan survey kebutuhan hidup layak pun dihilangkan dalam penentuan upah minimum per tahun, sehingga dalam PP tersebut upah minimum distagnasi oleh rumusan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Alasan politiknya adalah:

  1. Ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Indonesia akan menjadi sasaran pemasaran produk maupun tenaga kerja dari negara tetangga. Tenaga terdidik asing akan masuk ke Indonesia, seperti perawat, guru, arsitek, dan profesi lain. Pemerintah menganggap, pada posisi saat ini tenaga kerja dalam negeri belum siap menghadapi MEA 2015. Untuk itu, pemerintah perlu mencermati batasan-batasan mana yang mampu dilakukan Indonesia pada pasar tunggal ASEAN tersebut.
  2. Eksistensi tenaga kerja dalam negeri terancam oleh datangnya tenaga kerja dari negara-negara ASEAN yang mematok upah dibawah tenaga kerja Tanah Air saat pelaksanaan MEA 2015. Seperti upah minimum tertinggi di Indonesia saat ini adalah sekitar Rp2,4 juta, sementara Vietnam dan Kamboja, upah minimum rata-rata masih di bawah Rp1 juta dengan produktivitas dan kemampuan yang setara dengan pekerja Indonesia. Sehingga dengan adanya PP 78/2015 sisi terburuknya Indonesia akan mengalami peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan.
  3. Eksistensi kaum pemodal akan selalu menjadi prioritas utama dalam hal keuntungan negara. Sehingga akhirnya Indonesia tidak akan mampu berdikari secara ekonomi karena tidak lagi mengutamakan pentingnya kemajuan produktifitas tenaga kerja dalam negeri.

Padahal untuk menjadi negara maju, Indonesia harus meningkatkan produktivitasnya dari rata-rata Rp24,6 juta per orang per tahun menjadi sekitar 40 juta per orang per tahun. Untuk hal ini, seluruh pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat) harus memahami pentingnya produktivitas (awareness), harus meningkatkan produktivitasnya (improvement) dan harus membudayakan produktivitas (maintenance). Oleh karena itu, salah satunya perlu ada gerakan melalui Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) untuk mencanangkan ‘Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas’. Selain itu, pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja ini senada dengan program Nawacita Jokowi-JK poin 6 yaitu mewujudkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. (**ef)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Kalau saya mengikuti block diagram “Kerangka Pikir Produktivitas” yg diantaranya terdapat “kenaikan PDB”.

Dalam formula Upah Minimum TELAH memasukkan PDB secara nasional, sehingga peningkatan produktivitas di satu perusahaan atau satu sektor usaha /perusahaan tertentu) tidak layak dijadikan pedoman, karena tidak sama ukurannya.

Terima kasih
Salam,
Barkah