Type to search

Berita

Tak Pernah Dapat Perjanjian Kerja, PHI Nyatakan Status Pekerja Adalah Tetap

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Riau | Selama bekerja sejak 1 Februari 2008, dr. Zufrida mengaku tidak pernah diberikan salinan surat perjanjian kerja oleh PT Charis Medika, tempat dirinya bekerja sebagai dokter umum hingga diputuskan hubungan kerja sejak Juli 2013. Hal tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan sendirinya berstatus sebagai pekerja tetap.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa perjanjian kerja yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau tetap. Demikian dikatakan Hakim Parulian Lumbantoruaan selaku Ketua Majelis Hakim PHI Tanjungpinang yang mengadili perkara pemutusan hubungan dr. Zufrida melawan PT Charis Medika.

“Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa sejak Penggugat memulai bekerja tanggal 1 Februari 2008 dan tidak diberikan Perjanjian Kerja oleh Tergugat, maka dengan sendirinya Penggugat berstatus sebagai pegawai tetap,” ujar Hakim Parulian, Selasa (9/6/2015) lalu membacakan pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg.

Adapun mengenai alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan jasa pelayanan medis yang beralamat di Kompleks Muka Kuning Paradise II, Jl. R. Soeprapto, Blok D, Nomor 1-9, Batu Aji, Batam tersebut, adalah telah berakhirnya Surat Ijin Praktek (SIP) yang belum dilakukan perpanjangan oleh Zufrida, sejak bulan November 2011. Hal tersebut dinilai Majelis Hakim adalah kealpaan yang seharusnya dapat dihindari oleh Zufrida.

“Mestinya ketika SIP akan berakhir, Penggugat sudah punya itikat baik untuk mengurus terlebih dahulu, karena SIP adalah aturan yang harus dimiliki oleh seorang Dokter yang melakukan keahlian profesinya,” tandas Hakim Parulian.

Lebih lanjut ia mengatakan, “Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal diatas, maka Majelis dapat menyimpulan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi hak-hak Penggugatpun haruslah juga diberikan, sehingga atas hal tersebut Penggugat berhak atas kompensasi Pemutus Hubungan Kerja tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2003”. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *