Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
543

Tarik Ulur Otonomi Daerah, PP Pengupahan Mengkambing-hitamkan Upah Buruh

ilustrasi
ilustrasi

Teknis yang lebih rill terkait pelaksanaan formula kenaikan upah minimum, peranan yang lebih luas telah diberikan kepada kepala daerah mulai dari Bupati, Walikota serta Gubernur sesuai kewenangan mereka yang telah diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 89 ayat (3) yang menyatakan “Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan.” Dalam artian penetapan upah minimum harus memperhatikan kebutuhan hidup layak di tiap daerah yang berbeda kultur, berbeda kondisi ekonomi, dan daya beli masyarakat dari tahun ke tahun yang terus meningkat karena kondisi ekonomi dan kondisi pasar.

Itulah salah satu gambaran pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan secara delegatif kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kesejahteraan para pekerja/buruh di daerahnya. Kesejahteraan masyarakat adalah ruh dari pembangunan negara yang dijamin secara konstitusional. Sehingga pemerintah tidak bisa merumuskan suatu kebijakan/peraturan dengan dalih karena ingin terlihat berwibawa di mata internasional atau karena kepentingan kekuasaan.

Dengan adanya PP/78/2015, akan berdampak pada persepsi bahwa pemerintah menjadikan upah buruh (upah minimum) menjadi salah satu kambing hitam penyebab terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi (krisis ekonomi), padahal krisis ekonomi sepanjang 2015 ini terjadi akibat kesalahan kebijakan ekonomi pemerintah melepas harga–harga kepada mekanisme pasar sehingga menyebabkan daya beli masyarakat jatuh/ambruk.

Namun, kenyataan yang terjadi memang sungguh sangat memilukan. Penyelesaian atas permasalahan para buruh tidak semudah membalikkan telapak tangan. Globalisasi neoliberal yang ada saat ini didasarkan pada aturan kompetisi dan bertentangan dengan setiap konsepsi solidaritas manusia selalu menghantui kaum buruh/pekerja khususnya di Indonesia.

Dengan adanya PP 78/2015, pemerintah daerah tidak boleh lagi menetapkan upah daerah karena data inflasi dan data pertumbuhan ekonomi sudah dikeluarkan oleh BPS. Itu artinya, konsep desentralisasi otonomi daerah dalam penetapan upah minimum dikembalikan secara sentralistik kepada pemerintah pusat tidak lagi desentralisasi, karena kewenangan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pasal 89 ayat (3) UU Ketenagakerjaan telah dihilangkan.

Tarik ulur otonomi daerah dalam penetapan upah minimum terlihat jelas dalam PP tersebut yang menghilangkan item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu unsur pokok kepala daerah untuk menetapkan upah minimum. Selain melanggar UU Ketenagakerjaan, PP ini juga meniadakan Keppres 107 tahun 2004. Berbeda halnya dengan pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan janji manis bahwa upah minimum akan mengalami kenaikan tiap tahun.

Namun kalau dilihat dari segi lain, PP tersebut sangat membodohi kaum buruh. Diantaranya di dalam PP 78/2015 ada peninjauan KHL setiap 5 tahun sekali, padahal KHL itu sendiri tidak digunakan di dalam formula penetapan upah minimum seperti yang dimaksud dalam PP tersebut. Apalagi kalau kita tinjau lebih jauh dari segi politis, selama pemerintahan Jokowi-JK intinya membuang telak unsur KHL dalam penentuan upah minimum, karena kalau KHL ditinjau 5 tahun sekali, 5 tahun mendatang Jokowi-JK belum tentu lagi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden karena telah habis periodisasi kepemimpinannya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa PP 78/2015 adalah kebijakan pesenan oligarkis.

Inilah yang menjadi dampak pada penerimaan negara akan pajak menurun sehingga negara sangat bergantung kepada utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan APBN tahun 2015 sehingga berimbas pula pada nilai tukar rupiah (melemah), artinya paket kebijakan ekonomi IV Jokowi-JK yang memasukan PP 78/2015 terutama soal penetapan formula upah minimum adalah sebuah bentuk pencarian kambing hitam terhadap ketidakmampuan pemerintahan Jokowi-JK dalam mengelola ekonomi negara.

Dari segi hukum, kalau kita tinjau perjuangan kaum buruh melalui lembaga peradilan, munculnya PP 78 adalah saat yang tepat bagi pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut, melihat bahwa begitu banyak serikat pekerja atau serikat buruh yang berusaha mengubah muatan-muatan substansial dalam UU Ketenagakerjaan dengan mengajukan Judicial Review ke MK.  Sehingga PP pengupahan kalaupun ingin di Judicial Review ke Mahkamah Agung akan ditolak selama masih ada pengujian UU ketenagakerjaan di Mahkamah Konsitusi.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Praktisi Hubungan Industrial, Muhammad Hafidz. Ia menyatakan, bahwa saat ini PP/78/2015 tidak bisa diuji ke MA karena pasal 54 UU Mahkamah Agung menyatakan “apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian di MA sedang dalam proses pengujian di MK, maka MA harus menghentikan proses pengujian tersebut sampai ada putusan MK.” Cara lain yang bisa ditempuh para buruh bisa mengajukan Judicial Review ke MK dengan menguji pasal 88 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003, karena dengan diberlakukannya PP 78/2015 pemerintah sudah tidak menganggap norma Pasal 88 ayat (4) dalam UU Ketenagakerjaan tersebut.

Perjuangan kaum buruh menguji PP Pengupahan akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Di sisi lain pelaksanaan putusan MK pun kerap tidak dihiraukan oleh pengusaha, sehingga PP Pengupahan hanya merupakan tarik ulur konsep otonomi daerah dan mengkambing-hitamkan upah buruh dalam perkembangan ekonomi yang begitu dinamis. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of