Type to search

Berita

Tidak Pertimbangkan Perjanjian Bersama, Mahkamah Agung Batalkan Putusan PHI Samarinda

Share
ilustrasi

ilustrasi

Jakarta | Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 09/G/2014/PHI.Smda yang telah diputuskan tanggal 16 Juli 2014. Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang bernama Selamat untuk membatalkan putusan tersebut.

Selamat yang bekerja sebagai Eks Operator Speed Boat/143–BR di PT.BAYAN RESOURCES,Tbk ini, dinyatakan PHK oleh perusahaannya tempat ia bekerja. Hal itu disahkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda atas dikabulkannya gugatan PT.BAYAN RESOURCES,Tbk yang ingin merumahkan beberapa pekerjanya termasuk Selamat, karena dianggap telah melakukan mogok kerja tidak sah.

Merasa tidak terima dengan putusan tersebut, Selamat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/KAS/2014/PHI.Smr., jo. Nomor 09/G/2014/PHI.Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2014.

Dalam memori kasasinya, Selamat mendalilkan, bahwa Judex Facti (dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda) dalam pertimbangannya telah lalai mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada. Judex Facti dalam putusan a quo tersebut, telah secara nyata melupakan kedudukan Perjanjian Bersama sebagai suatu instrumen hukum yang berharga diantara kedua belah pihak di mata hukum yang berlaku di Negara ini.

Ia pun mendalilkan, dalam Perjanjian Bersama tersebut telah jelas tidak ada kesepakatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apalagi PHK sepihak. Dalam perjanjian tersebut isinya hanya menyangkut sanksi mogok kerja yang dilakukan Selamat dan para karyawan lainnya.

Namun, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkan gugatan PT.BAYAN RESOURCES,Tbk yang dalam amarnya menyatakan ‘hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II (Selamat) putus karena Pemutusan Hubungan Kerja, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2014.’

PT.BAYAN RESOURCES Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Office 8,37 th Floor, Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 28, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta (Jalan Senopati Raya 8B) dan berkantor cabang di Site Lubuk Tutung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ini meminta majelis hakim pada pengadilan hubungan industrial Samarinda untuk mengizinkannya melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Selamat dan 2 pekerja lainnya yang bernama Hendra dan Irfan M. Yunus.

Namun, setelah diproses secara kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, karena “hakim dianggap telah salah menerapkan hukum,” kata hakim ketua Dr.Irfan Fachruddin,S.H.,CN., saat membacakan putusan kasasi Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Rabu (28/01/2015).

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti T.II.1 sekalipun copy, namun telah dibenarkan oleh saksi Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya setelah mogok ada kesepakatan bersama yang berlaku sebagai Perjanjian Bersama (PB) yang isinya hanya menyangkut sanksi mogok yang dilakukan Para Tergugat, namun tidak ada kesepakatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ujar hakim ketua.

Untuk itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 09/G/2014/PHI.Smda, dengan menyatakan mogok kerja yang dilakukan Tergugat II (Selamat) pada tanggal 27, 28 dan 29 Juni 2013 dikualifikasi mangkir dan menghukum Penggugat (PT.BAYAN RESOURCES Tbk) untuk mempekerjakan kembali Tergugat II pada posisi semula. (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *