Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
408

Tolak Rumusan Upah Minimum Baru, Buruh Sambangi MK dan DPR

Puluhan anggota FSPS (atas) mendaftarkan JR UU 13/2003 di MK, dan ratusan anggota FSPMI (bawah) demo didepan DPR. (foto: Hz & Detik.com)
Puluhan anggota FSPS (atas) mendaftarkan JR UU 13/2003 di MK, dan ratusan anggota FSPMI (bawah) demo didepan DPR. (foto: Hz & Detik.com)
Puluhan anggota FSPS (atas) mendaftarkan JR UU 13/2003 di MK, dan ratusan anggota FSPMI (bawah) demo didepan DPR. (foto: Hz & Detik.com)

Jakarta | Penolakan buruh terhadap rumusan penghitungan besaran upah minimum, yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, terus dilakukan dengan berbagai cara. Siang tadi, Selasa (8/12) puluhan buruh yang menyebut dirinya berasal dari Aliansi Buruh Tanpa Nama, secara resmi mendaftarkan permohonan pengujian Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Melalui kuasa hukumnya, Iskandar Zulkarnaen, pihaknya menuntut agar MK memperjelas norma dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, menjadi upah minimum adalah akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak (KHL), nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemberlakuan PP 78/2015 khususnya Pasal 44, yang menetapkan perhitungan upah minimum terdiri dari upah minimum tahun berjalan, ditambah nilai inflasi dan nilai pertumbuhan ekonomi, telah menghilangkan peran Dewan Pengupahan, tegas Iskandar.

“Amanat UU 13/2003, besaran upah minimum itu berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Dengan ditentukannya rumus penghitungan upah pakai PP 78/2015, maka rekomendasi Dewan Pengupahan tidak diperlukan lagi alias diamputasi,” tutur Iskandar. Lebih lanjut, menurutnya, nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tentukan adalah Pemerintah.

“Inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikeluarkan Pemerintah, bukan dari hasil survei Dewan Pengupahan. Berbeda jika tuntutan kami dikabulkan MK, maka keberadaan Dewan Pengupahan akan tetap dibutuhkan untuk merekomendasikan besaran upah minimum, yang merupakan akumulasi dari nilai KHL dan produktivitas yang berasal dari hasil survei pasar, serta produktivitas makro daerah sekitar,” jelasnya.

Permohonan yang diajukan oleh Abda Khair Mufti, dkk (113 orang) selaku pekerja yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur tersebut, yang merupakan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSP KEP), dan Serikat Pekerja Industri Manufaktur (SPIM), didaftarkan pada Pukul 13.02 Wib dan diterima oleh Kepaniteraan MK yang diberi Nomor1532/PAN.MK/XII/2015.

Ditempat terpisah, ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. Mereka menuntut, agar Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan, segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) PP 78/2015, yang dianggap telah merugikan kaum buruh. “Kami minta DPR untuk membentuk tim khusus membantu buruh mencabut PP 78. Harapan kami, wakil rakyat dapat lebih peka terhadap kami,” kata Ade selaku koordinator lapangan buruh dari Purwakarta. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of