Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
440

Tuntutan Kerja Kembali Ditolak, PHI Hukum Bayar Pesangon

ilustrasi.
ilustrasi.

Bekasi | Keinginan Kiswanto dan Gunawan untuk dapat bekerja kembali di PT Bina Widya Aksara, akhirnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (25/11) lalu. Dalam putusan setebal 45 halaman, Hakim Suwanto selaku Ketua Majelis Hakim, menyatakan untuk menolak seluruhnya gugatan kedua pekerja yang mulai bekerja sejak tahun 2011 itu.

Terdaftar sebagai pekerja harian lepas, dan tidak lagi diijinkan untuk bekerja sejak Agustus 2013 tanpa diberikan hak-haknya, dianggap oleh Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga, perusahaan yang berada di Jl. Setu, Km.1, Kp. Utan, Cibuntu, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi tersebut, dianjurkan untuk mempekerjakan kembali keduanya dengan status sebagai pekerja tetap.

Namun, meskipun telah melalui sidang mediasi pertama sejak 28 Nopember 2013 atau selama 9 (sembilan) bulan, perusahaan tidak bersedia melaksanakan anjuran Disnaker yang diterbitkan pada 26 Agustus 2014. Akan tetapi penolakan perusahaan terhadap isi anjuran, tidak ditindak-lanjuti dengan mengajukan gugatan ke PHI. Sehingga, pada 1 Juni 2015, Kiswanto dan Gunawan melalui Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), resmi menggugat perusahaan.

FSPMI dalam gugatan yang diregisterasi dengan Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg mendalilkan, perusahaan telah keliru dalam mempekerjakan kedua anggotanya tersebut dengan perjanjian kerja harian lepas. Sebab, keduanya masih layak untuk dipekerjakan, dan meminta agar PHI memerintahkan perusahaan mempekerjakan kembali keduanya, disertai dengan pembayaran upah selama tidak dipekerjakan sebesar Rp.112,8 juta.

Dalil gugatan Kiswanto dan Gunawan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Karena, keduanya telah pernah melakukan perundingan mengenai besaran uang pesangon, dan tidak keberatan dengan pengakhiran hubungan kerja. “Demikian juga Para Penggugat yang telah melakukan negosiasi mengenai besarnya uang pesangon, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat telah sepakat untuk diakhiri hubungan kerjanya,” ujar Hakim Suwanto.

Lebih lanjut Hakim Kuswanto mengatakan, “Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, tidak didasari atas pelanggaran disiplin atau kesalahan yang dilakukan oleh Para Penguggat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Penggugat berhak atas kompensasi uang pesangon sebesar 2 kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, serta uang penggantian perumahan dan pengobatan, yang seluruhnya berjumlah masing-masing sebesar Rp.4,6 juta, serta upah selama tidak dipekerjakan sebesar Rp.20 juta. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of