Rabu, 20 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
498

UU KEK Berpotensi Langgengkan Upah Murah Dan Outsourcing

Ilustrasi. (foto: mediabahri.com)
Ilustrasi. (foto: mediabahri.com)

Jakarta | Penetapan dan pemberlakuan upah minimum secara khusus oleh Gubernur disuatu kawasan ekonomi khusus, berpotensi akan melanggengkan politik upah murah bagi sejarah gerakan buruh di Indonesia. Demikian dikatakan Muhammad Hafidz, Peneliti pada Pusat Studi Nusantara (Pustara) di Jakarta, Kamis (17/12) siang. Sebab menurutnya, untuk menetapkan besaran upah minimum, Gubernur hanya diharuskan mempertimbangkan kemampuan usaha dan kebutuhan hidup layak (KHL).

Selain itu, lanjut Hafidz, pengusaha dan pekerja di kawasan ekonomi khusus tersebut, dapat menentukan sendiri jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain, atau dikenal dengan sistem outsourcing. “Mereka (pekerja dan pengusaha-red) diperbolehkan membuat perjanjian kerja bersama, yang dapat menyepakati jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing-kan,” ujarnya.

Dua hal tersebut, memang diatur oleh ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK). UU tersebut dinilai Hafidz, terlalu berpihak kepada pengusaha. Sebab kata ia, UU KEK memberikan fasilitas fiskal, berupa perpajakan, kepabeanan dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta fasilitas nonfiskal, terdiri dari fasilitas pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi, dan ketenagakerjaan, serta fasilitas dan kemudahan lain.

“Segudang fasilitas tersebut, justru berbanding terbalik dengan jaminan dan perlindungan kepada pekerja yang bekerja. Seharusnya pekerja juga diberikan fasilitas yang sama, yaitu pemberlakuan upah khusus diatas upah minimum kabupaten/kota, serta tidak dipekerjakan dengan sistem kerja outsourcing,” tegasnya.

Hingga akhir tahun 2014, sudah terdapat 8 (delapan) kawasan ekonomi khusus, yaitu di Kab. Simalungun-Sumatera Utara yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, dengan nilai investasi di tahun 2025 sebesar Rp.123,3 Triliun. Lalu di Kab. Pandeglang-Banten, Kota Palu-Sulawesi Tengah, Kota Bitung-Sulawesi Utara, Morotai-Maluku Utara, Kota Palembang-Sumatera Selatan, Lombok Tengah-Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Kutai Timur-Kalimantan Timur, dengan nilai invetasi di tahun 2025 sebesar Rp.670 Triliun. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of