Type to search

Buruh Migran

UU TKI Lebih Menekankan Aspek Penempatan Daripada Perlindungan

Share
ilustrasi

ilustrasi

Jakarta | Problematika yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat memerlukan penelaahan kritis. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi para buruh migran yang bekerja di luar negeri, dalam kaitan dengan implikasi terhadap terjadinya trafficking yang semakin marak dalam realitas kehidupan masyarakat.

Sebagian besar TKI bermasalah adalah sektor pembantu rumah tangga dan sektor informal seperti pelayan, pelaut, buruh, pekerja perkebunan dan lain-lain. Dengan demikian, kemiskinan dan pemiskinan buruh migran mempunyai akar struktural. Karena itu, standar ekonomi bukan satu-satunya. Semua ini disebabkan tekanan ekspansi modal dan globalisasi ekonomi.

Realitas kemiskinan yang dialami buruh migran ilegal yang mengalami tindak kekerasan, sesungguhnya memberikan kenyataan yang sangat dalam dari proses penghancuran martabat manusia. Karena itu, pendekatan yang dilakukan seharusnya mencakup upaya-upaya mengembalikan harga diri dan martabat buruh migran dengan segenap haknya sebagai manusia dan warga negara.

Undang-undang yang mengatur seluruh tahapan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI telah tersedia, namun kelemahan pengaturan ini mengakibatkan berbagai permasalahan TKI yang masih belum teratasi dengan baik. Tumpang tindihnya aturan-aturan mengenai penempatan dan perlindungan TKI, mengakibatkan kesimpangsiuran dalam proses penempatan perlindungan TKI. Selain itu, penetapan struktur biaya (cost structure) penempatan TKI belum sepenuhnya transparan, rinci dan valid sesuai kondisi riil di lapangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri lebih banyak menekankan aspek penempatan dibandingkan aspek perlindungan TKI. Dari 109 pasal UU tersebut, hanya 9 pasal yang memuat aspek perlindungan.

Sembilan pasal tersebut adalah pasal 77-85 yang sampai saat ini masih sulit untuk dilaksanakan karena belum memberikan uraian yang jelas.

Seperti yang diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana S Ambise, beberapa bulan yang lalu, dalam rapat kerja kompleks parlemen bersama Komite III DPD, di Senayan. Terdapat 7 kelemahan yang terdapat dalam UU No 39/2004.

Pertama, didominasi oleh urusan pemerintah dengan pihak pelaku bisnis penempatan TKI, yaitu pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Kedua, tidak adanya larangan yang tegas di negara yang tidak melindungi TKI.

Ketiga, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada TKI, termasuk belum mengakui hak keluarga TKI meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran tahun 1990.

Keempat, tidak dapat menjangkau perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Kelima, UU tersebut tidak mengatur perlindungan TKI pasca bekerja di luar negeri.

Keenam, UU itu menimbulkan kebiasaan karena pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan sekaligus mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Kondisi ini berakibat pada implementasi pengawasan menjadi sangat tidak efektif.

Dan kelemahan ketujuh adalah, UU tersebut tidak secara tegas menyebutkan, pembagian peran, fungsi serta siapa yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan TKI.

Ia juga mengungkapkan, atas dasar kelemahan di atas, KPP dan PA sangat berkepentingan dan menempatkannya sebagai salah satu prioritas. TKI perempuan paling banyak menjadi korban kekerasan, sering dijadikan objek perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan seksual serta perlakuan lain yang melanggar HAM. (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *