Type to search

Berita

Adanya 2 Anjuran Risalah, Perusahaan: Harusnya Gugatan Cacat Formil

Share
ilustrasi

ilustrasi

Jakarta | Wasis dan 5 orang pekerja lainnya yang bekerja sebagai sopir di PT. Sumatera Beton Mandiri yang beralamat di Jalan Penajaran Blok ID, Kawasan Industri Medan III (KIM–III) Kota Medan, telah terbukti di Pengadilan bahwa mereka di-PHK secara tidak prosedural. Hal ini mengakibatkan perusahaan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Wasis dkk melalui kuasa hukumnya (Sugiharty, SH dan Adijon JB Sitanggang, selaku Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 DPC SBSI 1992 Kota Medan) sebelumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dalih bahwa PHK yang dilakukan perusahaannya tempat mereka bekerja tidak menempuh upaya yang diatur dalam perundang-undangan.

Sugiharty mengatakan, bahwa PT. Sumatera Beton Mandiri mem-PHK ke enam sopir ini tidak melalui penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan tidak adanya itikad baik untuk berunding secara bipartit dan tripartit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada tanggal 30 Maret 2015, Mejelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 05/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn, yang dalam amarnya menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Sumatera selaku tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, tergugat di hukum untuk membayar hak–hak para penggugat (Wasis dan 5 pekerja lainnya) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah proses, dimana masing-masing sebesar RP 21.846.800,00.

Merasa tidak puas dengan putusan tersebut, kemudian pada tanggal 12 Mei 2015 perusahaan melalui kuasa hukumnya Darwin TSP Nababan, S.H, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya, perusahaan mempermasalahkan anjuran risalah dari Dinaskertrans.

“Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan alasan eksepsi Pemohon Kasasi mengenai adanya 2 (dua) risalah anjuran perundingan mediasi antara penggugat dan tergugat dari Dinas Ketenagakerjaan”, ungkap perusahaan dalam memori kasasinya.

Darwin selaku kuasa hukum perusahaan mengatakan, kami telah lebih dulu mengajukan perundingan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dibuktikan dengan Risalah Anjuran Nomor 518-6/DTK-TR/SU/2014 pada tanggal 21 April 2014. Tapi majelis hakim PHI Medan dalam putusannya malah menyatakan bahwa anjuran yang sah dalam perkara a quo ialah anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Medan Nomor 567/1545/dstkm/2014 tanggal 11 Juni 2014.

“Hal itu jelas merupakan suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru. Seharusnya gugatan para penggugat adalah cacat formil”, ujarnya.

Perusahaan pun menambahkan dalam dalih kasasinya, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”. Maka dengan adanya 2 (dua) risalah anjuran dalam perkara a quo mengakibatkan cacat formil gugatan, sehingga gugatan para penguggat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Selain itu, memori kasasi perusahaan juga mengungkap tidak sah-nya aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para penggugat (Wasis, dkk). Berdasarkan ketentuan yuridis bahwa mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan, sedangkan faktanya Para Penggugat dan rekan rekannya hanya melakukan aksi protes dan aksi delegasi secara spontanitas, tidak terencana, tidak terorganisir dan tidak memenuhi syarat sebagai bentuk mogok kerja, maka atas dasar itu tindakan Para Penggugat tidak dapat dikualifisir sebagai mogok kerja. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan memutarbalikkan fakta hukum.

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 3 Kepmen Nomor 232 Tahun 2003, maka jelaslah bahwa para termohon kasasi telah dikualifikasi melakukan tindakan mogok kerja yang tidak sah. Sebab Mogok Kerja yang dilakukan Para Termohon Kasasi tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 137, 138, 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Namun hal itu dibantah oleh Hakim PHI Medan yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis, ayat (2) Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah mewajibkan Tergugat (perusahaan) untuk memanggil Para Penggugat (yang melakukan mogok kerja) secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut turut, sedangkan faktanya sama sekali tidak pernah dilakukan pemanggilan secara patut dan tertulis dan atas dasar itu tindakan Para Penggugat (Wasir dkk) tidak dapat dikualifikasi mangkir.

Sementara Majelis Hakim Kasasi yang di ketua oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., memberikan putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-PHI/2015 yang dalam amarnya menolak permohonan kasasi PT. Sumatera Beton Mandiri.

Supandi mengatakan, bahwa Judex Facti dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah benar dalam menerapkan hukum.

Judex Facti benar mengakui PHK terhadap Para Penggugat tidak dapat dianggap mengundurkan diri, karena Tergugat (perusahan) pada waktu para penggugat (Wasir dkk) melakukan mogok kerja belum pernah sama sekali memanggil sesuai ketentuan Pasal 7 Kepmenaker Nomor 232 Tahun 2003, maka diputusnya PHK oleh pengadilan adalah PHK tanpa kesalahan, maka para penggugat berhak atas : 2 x Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat (2) 2 x (3), (4), sebagaimana dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Hubungan Industrial a quo“, ujarnya saat mebacakan putusan, Kamis (29/10/2015). (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *