Type to search

Berita

Akibat Gugat Pengusaha di PHI, Buruh Digugat 5,4 Miliar di PN

Share
Gedung PN Cibinong, Bogor. (foto: transbogor.co)

Gedung PN Cibinong, Bogor. (foto: transbogor.co)

Bogor | Tak terima digugat sebesar Rp.2,7 miliar oleh 27 pekerja di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, pada 30 Juni 2015 lalu, Linda Halim selaku Direktur Utama PT. Banteng Pratama Rubber, menggugat balas Muhammad Arifin, dkk (27 orang) ke Pengadilan Negeri Kelas IB Cibinong.

Arifin, dkk dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sebelumnya telah menyatakan secara lisan dan tulisan tidak akan menuntut perusahaan secara perdata maupun pidana, atas berakhirnya hubungan kerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan telah ditanda-tangani diatas meterai yang cukup. Dalam surat gugatan yang diregisterasi di Kepaniteraan PN Cibinong No. : 238/Pdt.G/2015/PN.Cbi bertanggal 27 Nopember 2015, Arifin dkk dianggap tidak lagi mempunyai alasan untuk menggugat perusahaan ke PHI Bandung.

Dalam tuntutannya, perusahaan meminta Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Zaufi Amri, untuk menghukum Arifin, dkk secara tanggung renteng atas kerugian imateriil yang diderita oleh perusahaan yang beralamat di Jl. Pahlawan, Km. 1,5, Citeureup, Bogor itu, berupa hilangnya good will dan tercemarnya nama baik perusahaan di masyarakat, sebesar Rp.5,4 miliar.

Ditemui setelah persidangan perdana, Kamis (28/1) petang tadi. Arifin yang turut hadir menuturkan alasan dirinya menggugat pabrik ban tersebut ke PHI Bandung. Menurut ia, perjanjian kontrak yang dibuat oleh perusahaan telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Sebab, dibuat dan diperbaharui antara 4-12 kali, serta berlangsung selama 3-7 tahun berturut-turut. Sehingga, tegas Arifin, perjanjian kontrak yang dibuat oleh perusahaan telah bertentangan dengan norma undang-undang, yang hanya membolehkan satu kali perpanjangan atau pembaharuan kontrak, dan tidak lebih dari 3 tahun.

“Jika perusahaan bermaksud melanjutkan gugatan ini, ya silahkan, itu-kan hak perusahaan, tetapi kami akan mengajukan keberatan kewenangan mengadili,” ujar Arifin saat keluar dari ruang sidang Prof. Asikin. Lebih lanjut ia juga menegaskan, bahwa dirinya bersama teman-temannya yang lain, berupaya agar Majelis Hakim menyatakan PN Cibinong tidak berwenang mengadili. Sebab, seluruh uraian gugatan perusahaan berkaitan erat dengan perjanjian kerja kontrak, yang merupakan kewenangan PHI untuk mengadili.

Pada persidangan tersebut, Hakim Zaufi meminta pihak perusahaan dan pekerja untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu, sebelum gugatan dalam pokok perkara diperiksa. Sehingga, proses pemeriksaan akan dilanjutkan kembali setelah menerima laporan dari Hakim Mediator yang ditunjuk oleh PN Cibinong. (***Hz)

1 Comment

  1. Barkah 31 Januari 2016

    Dear Rekan-rekan,

    Saya kutip “Menurut ia, perjanjian KONTRAK yang dibuat oleh perusahaan TELAH MELANGGAR Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Sebab, dibuat dan diperbaharui antara 4-12 kali, serta berlangsung selama 3-7 tahun berturut-turut. Sehingga, tegas Arifin, perjanjian kontrak yang dibuat oleh perusahaan telah bertentangan dengan norma undang-undang, yang hanya membolehkan satu kali perpanjangan atau pembaharuan kontrak, dan tidak lebih dari 3 tahun”

    Dalam pasal dan ayat berapa di UU 13/2003 yang menguatkan pendapat/pemahaman/penafsiran Mas Arifin selaku penggugat?

    Apakah beliau TELAH merujuk juga pada ketentuan pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yang maknanya KUMULATIF?

    Ketentuan pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 sbb:
    Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang TIDAK MEMENUHI KETENTUAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), DAN ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

    Degan adanya kata “DAN”, maka PKWT akan demi hukum menjadi PKWTT, apabila KELIMA ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), DAN ayat (6) TIDAK DIPENUHI (dilanggar) oleh perusahaan.
    Jika HANYA EMPAT ketentuan dari kelima ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), DAN ayat (6) yang TIDAK DIPENUHI (baca: HANYA 1 ketentuan DIPENUHI), maka PKWT tetap menjadi PKWT (baca: tidak berubah menjadi PKWTT).

    Demikian dan terbuka untuk dikritisi. Terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *