Type to search

Sekitar Kita

Buruh Di Gresik Akan Adukan Hakim Yang Tidak Tegas Ke Komisi Yudisial

Share
foto: hariansinggalang.co.id

foto: hariansinggalang.co.id

Gresik | Puluhan mantan pekerja di Gresik mengaku kecewa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Kabupaten Gresik yang telah memberikan putusan yang dianggap mengambang terhadap 55 pekerja atas sengketa dengan perusahaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Para pekerja tersebut tergabung dalam Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) dan merupakan mantan pekerja di PT Artawa Indonesia.

Gugatan pekerja yang tergabung dalam Sarbumusi selaku penggugat diputus tidak dapat diterima dalam persidangan majelis hakim PHI Kabupaten Gresik yang diketuai oleh I Putu Gede Astawa dan hakim anggota Ismail dan Jaka Mulyata.

“Majelis hakim menganggap ada keterangan yang tidak terpenuhi secara formil. Putusan ini istilahnya NO (Niet Onvankelijke Verklaard) atau seri antara penggugat dan tergugat”, kata majelis hakim PHI, Ismail, usai persidangan, Selasa (5/01/2016).

Sementara Ketua Majelis I Putu Gede Astawa mengatakan, dasar putusan NO ini dikarenakan salah satu dari penggugat yaitu atas nama Slamet Santosa telah membuat surat pernyataan yang berbunyi tidak mengajukan surat gugatan dan tidak pernah memberikan kuasa kepada kuasa penggugat yaitu Sarbumusi.

“Setelah dipanggil di persidangan, bahwa pengugat Slamet Santoso menyatakan tidak tanda tangan untuk menyerahkan kuasanya kepada penggugat Sarbumusi. Kami menyebutkan tanda tangan Slamet Santoso non identik atau tidak sama, kami tidak menyebutnya tanda tangan itu tidak sah tapi non identik. Sehingga putusannya NO”, ujarnya.

Atas dasar itulah majelis hakim PHI Kabupaten Gresik membuat pernyataan yang menyimpulkan bahwa tanda tangan tersebut non identik (tidak sama) dengan aslinya sehingga surat kuasa Slamet Santoso mengandung cacat formil.

Namun, Sarbumusi selaku kuasa hukum penggugat merasa sangat kecewa dengan putusan hakim tersebut, dan akan mengadukan masalah ini ke Komisi Yudisial terhadap dua hakim yang tidak tegas dalam memutus perkara.

Agus Salim Ketua Sarbumusi Kabupaten Gresik mengatakan, demi mengupayakan keadilan kami akan mengadukan masalah ini ke Komisi Yudisial. “Masak masalah tanda tangan asli atau tidak asli belum diputus Pengadilan Negeri (PN) tapi PHI sudah berani memutuskan gugatan ini tidak diterima”, sanggahnya.

Ia pun menambahkan, bahwa untuk mengurus persidangan di PHI membutuhkan modal dan waktu. Sejak awal 2015 sampai awal 2016 kasus ini baru diputus.

“Pekerja mau hidup dari mana? Mereka punya keluarga, anak dan istri yang butuh biaya hidup serta pendidikan layak. Jika diputus seperti ini sama dengan menyengsarakan kaum buruh, karena dengan ptusan NO hak pekerja yang di-PHK oleh perusahaan menjadi tertunda”, ujarnya. (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *