Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
5.472

Dipaksa Mengundurkan Diri, Karyawan: Itu Bertentangan Dengan SK Promosi Jabatan

ilustrasi.
ilustrasi.

Jakarta | Kenaikan jabatan yang dialami Suyanto, seorang karyawan di PT. Semestanustra Distrindo yang beralamat di Kedaung RT.01/06, Nomor 65A, Kembangan Utara, Jakarta Barat, menuai sengketa tenaga kerja yang harus diselesaikan sampai tingkat kasasi. Suyanto yang pada awalnya bekerja sebagai Area Seles Manager Cabang Bekasi di perusahaan tersebut, dipromosikan jabatannya oleh perusahaan menjadi Branch Manager Area DKI dengan bukti Surat Keputusan Pengangkatan Nomor 004/HR&GA-SK/SND/XI/2013 tentang Promosi Jabatan.

Suyanto mengatakan, bahwa ia selama bekerja di PT. Semestanustra Distrindo telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, dan hak-hak yang diterimanya berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terus menerus telah diperolehnya sampai bulan Januari 2014.

Namun pada awal februari 2014, perusahaan menyampaikan secara lisan meminta Suyanto untuk mengundurkan diri dan perusahaan berjanji akan memberikan kompensasi kepada Suyanto berupa uang jasa sejumlah 2 (dua) kali upah.

Merasa tidak puas dengan keputusan perusahaan tersebut, Suyanto menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. “Saya diminta perusahaan untuk mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas, dan dijanjikan untuk diberi kompensasi berupa uang jasa dua kali upah, dan saya menolak itu karena bertentangan dengan SK Nomor 004/HR&GA-SK/SND/XI/2013 tentang Promosi Jabatan,” ujar Suyanto dalam dalil gugatan.

Dalam SK tersebut pada point (3) menyatakan: “Apabila hasil evaluasi selama masa percobaan dinyatakan tidak lulus, maka saudara dikembalikan ke Jabatan semula dan tidak dengan dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dari OSD (Operasional Sales Director).”

Walaupun sebelumnya telah dilakukan perundingan bipartit dan tripartit dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, namun sengketa tenaga kerja ini tidak kunjung menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perusahaan Distrindo tetap dalam pendiriannya bahwa PHK yang dilakukan terhadap Suyanto adalah sah secara hukum.

Sementara Suyanto dalam dalil gugatannya mengatakan, bahwa tindakan PHK tersebut atas dasar tanpa kesalahan yang dapat diklasifikasikan perusahaan melakukan efisiensi. Oleh karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) pihak perusahaan dapat melaksanakan PHK dengan kewajiban memberikan kepada pihak pekerja sdr.Suyanto (Penggugat), Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4).

“Saya akan menerima dilakukan PHK oleh perusahaan dengan syarat seluruh hak saya diberikan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003”, ujarnya.

Pada tanggal 8 September 2014, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberi putusan Nomor 97/G/2014/PHI/PN.BDG, yang pada amarnya menyatakan putus hubungan kerja, sehingga menghukum PT Distrindo untuk membayar hak-hak Suyato yang keseluruhannya sebesar Rp.180.000.000,-.

Merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, perusahaan Distrindo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Suyanto telah melanggar prinsip perjanjian. Selain itu, hakim dianggap telah salah menerapkan hukum pembuktian, yang telah mengenyampingkan bukti surat pernyataan staff operasional. Alat bukti tersebut adalah sah karena dapat dikategorikan sebagai pengakuan dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam pasal 1881 ayat (2) dan pasal 1886 KUHPerdata.

“Perusahaan PT. Semestanustra Distrindo (pemohon kasasi) sesungguhnya tidak melakukan PHK terhadap Suyanto (termohon kasasi) karena faktanya pemohon kasasi hanya mempertegas kesediaan dan kesanggupan dari termohon kasasi pada awal dipromosikan menjadi Branch Manager dengan disaksikan oleh 2 pejabat perusahaan dan staff operasional yang menyatakan, apabila tidak sanggup, maka bersedia mengundurkan diri,” ungkap Distrindo dalam memori kasasinya.

Distrindo mengatakan, kami sangat menolak untuk melakukan PHK dan menolak pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat pertama yang telah mengenyampingkan alat bukti surat dari staff operasional yang merupakan alat bukti yang sah dan meminta majelis hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan PHI Bandung Nomor 97/G/2014/PHI/PN.BDG.

Sementara Majelis Hakim di tingkat kasasi membenarkan putusan PHI Bandung tersebut yang menyatakan alat bukti Surat Staff Operasional tersebut tidak memiliki syarat formil sebagai alat bukti surat, karena surat yang sedemikian hanya berupa pernyataan sepihak yang berakibat terhadap pihak lain dan surat pernyataan tersebut juga tidak dapat dipersamakan sebagai keterangan saksi, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak memiliki daya bukti apapun, karenanya haruslah dikesampingkan.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis hakim kasasi (Dissenting Opinion), namun setelah bermusyawarah Mahkkamah Agung tetap menolak permohonan kasasi yang di ajukan PT. Semestanustra Distrindo.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Semestanustra Distrindo tersebut harus ditolak”, jelas Ketua Majelis Hakim, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., saat membacakan putusan kasasi Nomor 747 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Selasa (21/04/2015). (**ef)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Alhamdulillah…

Rekan Admin,
Boleh berita ini saya share ke akun Linkedin dan tweeter saya serta mailing list yang saya ikutin?
Terima kasih sebelumnya.

Salam,
Barkah