Type to search

Berita

Kalah Di Kasasi, Lembaga Pendidikan Ini Ajukan PK Ke Mahkamah Agung

Share
ilustrasi

ilustrasi

Jakarta | Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya (YPTS) yang mengelola Institute Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) telah terbukti di pengadilan tingkat pertama dan kasasi telah melakukan PHK secara sepihak terhadap 11 pekerjanya. Kesebelas pekerja tersebut telah diangkat sebagai pekerja waktu tidak tertentu/pekerja tetap dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Mereka antara lain bekerja sebagai dosen tetap dan karyawan/pegawai di bagian keamanan.

Seperti yang menimpa Masliyah, seorang dosen tetap di Institute tersebut, ia di PHK dengan tuduhan telah melakukan perbuatan yang bersifat provokatif dan intimidasi terhadap YPTS.

Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan YPTS Nomor: SKEP/07/YPTS/II/1998 tertanggal 23 Februari 1998 Tentang Pengangkatan Calon Asisten Tetap, serta beradasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan maka demi hukum Masliyah telah menjadi pekerja tetap YPTS sejak 23 Februari 1998. Namun secara tiba-tiba, Masliyah diberikan Surat Keputusan Nomor : SKEP/559/YPTS/PHK/VII/2010 tertanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberhentian Sebagai Dosen Tetap ITATS sehingga dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh YPTS sejak 22 Juli 2011.

Tidak terima dengan keputusan PHK tersebut, Masliyah dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka mendalilkan dalam dalil gugatannya telah dan selalu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Hal mana terbukti dari suksesnya kegiatan belajar mengajar atau penyelenggaraan pendidikan di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) yang dikelola oleh Tergugat (YPTS), yaitu ditandai dengan tingginya kualitas lulusan mahasiswa serta semakin banyaknya peminat menjadi mahasiswa ITATS.

“Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh YPTS adalah termasuk Pemutusan Hubungan Kerja yang tanpa alasan yakni telah melanggar ketentuan pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, karenanya pemutusan hubungan kerja tersebut patut dinyatakan batal demi hukum”, ujar para penggugat (Masliyah, dkk) dalam dalil gugatan.

Sengketa tenaga kerja ini sebelumnya telah diadakan mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya serta Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, namun tidak mencapai kesepakatan. Sehingga diajukanlah kasus ini ke Pengadilan.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 195/G/2011/PHI.SBY tanggal 2 Mei 2012 yang dalam amarnya menyatakan, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan YPTS terhadap kesebelas pekerja (Masliyah, dkk) adalah batal demi hukum, menghukum YPTS untuk mempekerjakan kembali para penggugat pada tempat, bagian dan jabatan semula, serta menghukum YPTS untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak upah.

Kemudian berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 596 K/PDT.SUS/2012 tanggal 6 Desember 2012, menyatakan telah menolak permohonan kasasi yang diajukan YPTS karena tidak ada kekeliruan hakim sedikit pun dalam Judex Facti. Mahkamah Agung telah membenarkan putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Surabaya.

Upaya hukum pun berlanjut ke Permohonan Peninjauan Kembali (PK). Ultra Petitum Partium menjadi salah satu dalil atau alasan dilakukannya PK oleh YPTS. YPTS beranggapan bahwa putusan Judex Facti (dalam hal ini adalah putusan Nomor 195/G/2011/PHI.SBY) telah mengabulkan hal yang tidak dituntut.

YPTS berpendapat, bahwa terkait tuntutan upah dari Para Termohon Peninjauan Kembali (Masliyah, dkk) hanya dalam konteks Putusan Sela saja sebagaimana tersebut dalam gugatannya, namun anehnya Judex Factie yang nyata-nyata dalam amar putusannya menolak permohonan Putusan Sela dari Para Termohon Peninjauan Kembali.

Selain itu, YPTS dalam PK-nya mengajukan bukti surat diantaranya adalah tanda bukti lapor dan Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resor Kota Besar Surabaya. Isinya adalah pelaporan mengenai tindakan-tindakan provokatif, intimidasi, dan lain-lain yang telah dijadikan alasan yang cukup kuat untuk mem-PHK karyawan/pekerjanya.

Sementara Hakim dalam perkara Peninjauan Kembali berpendapat bahwa alasan-alasan YPTS mengajukan PK tidak dapat dibenarkan.

“Bukti-bukti baru yang diajukan hanyalah tanda bukti laporan dan pemberitahuan perkembangan hasil laporan tetapi belum membuktikan kebenaran laporan tersebut, oleh karenanya bukti-bukti baru tersebut tidak termasuk bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”, ujar Ketua Majelis Hakim H. Djafni Djamal, S.H., M.H., saat membaca putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 73 PK/Pdt.Sus-PHI/2014, Selasa (30/09/2014).

*catatan

Inilah beberapa syarat yang menentukan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Berdasarkan isi dari pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

  1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *